PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk menyebutkan nama pejabat yang dikatakan menjadi penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Kemensos telah melakukan pengecekan ulang terhadap nama-nama pejabat struktural eselon I dan II Kementerian PPN beserta para staf khusus. Berdasarkan hasil pengecekan tidak ditemukan adanya pejabat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang aktif atau menerima bansos dari Kemensos.

Sebelumnya Menteri Bappenas dalam acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Kamis, 20 Juni 2024 menyebut penyaluran bansos belum tepat sasaran. Ia mengatakan ada pejabat Eselon I di kementeriannya menjadi penerima bansos dari pemerintah.

"Ini bukan yang pertama kalinya Pak Suharso ngomong hal serupa, sudah ketiga kalinya, pertama 2021, kedua 2023, yang ketiga sekarang," kata Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Suhadi Lili di Kantor Kemensos Cawang Kencana, Jakarta Timur, Jumat, 21 Juni 2024.

Kepala Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin (kiri) dan Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Suhadi Lili (kanan). Pikiran Rakyat/Boy Darmawan

Ia mengatakan siapa saja penerima bansos terbuka untuk diketahui publik melalui website cek bansos. Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa meminta Kepala Bappenas menyebutkan nama yang dimaksud.

"Karena tidak pernah Pak Suharso tidak pernah menyebut nama siapa pun mulai 2021 itu, kita hanya tau nama-nama, karena kita scan itu kan by nama, namanya apakah itu, kita enggak pernah tau," katanya.

"Makanya sudah, daripada ada perdebatan lebih baik sebutkan saja, nanti juga kita tahu siapa yang usulkan nama itu," ucapnya.

Suhadi Lili juga merespons soal 46 persen penyaluran bansos disebut masih belum tepat sasaran. Dia menyinggung angka tersebut betul fakta atau sebatas hipotesis sehingga meminta pembuktian.

"Yang terjadi di sini adalah sistem yang sudah berjalan, sudah melalui audit BPKP, BPK, KPK, dan sebagainya," katanya.

"Itu (46 persen) hipotesa, masih belum terbukti," ucapnya.

Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa. Pikiran Rakyat/Boy Darmawan

***