Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan langkah pemerintah untuk memberikan 'jatah' Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan sejatinya harus direkomendasikan terlebih dahulu. Rekomendasi ini berasal dari Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan untuk bisa menerbitkan izin tersebut, harus ada rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

"Nanti, ini (pemberian IUP) rekomendasinya dari (Kementerian) Investasi," jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

-

-

Adapun, Arifin klaim saat ini pihaknya tengah memproses izin pemberian IUP untuk salah satu ormas keagamaan di dalam negeri yakni Nahdlatul Ulama (NU) yang sebelumnya sudah mengajukan permohonan pengelolaan IUP yang ditawarkan oleh pemerintah.

"(IUP untuk NU) ya kan lagi diurus. Iya dalam proses administrasi," tambahnya.

Dia menekankan bahwa izin tambang untuk ormas akan diterbitkan oleh Kementerian ESDM namun tetap butuh rekomendasi dari BKPM. "Iya ini kemungkinan izin tambangnya tetap pertambangan di kita (Kementerian ESDM)," imbuhnya.

Dengan begitu, Arifin menyebutkan kemungkinan pihaknya selesai memproses izin tambang untuk NU ditargetkan bisa selesai dalam kurun waktu tahun 2024 ini.

Selain NU, Arifin juga mengungkapkan bahwa ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah juga sejatinya mendapatkan 'jatah' dari pemerintah.

"Ada jatahnya (IUP untuk Muhammadiyah)," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah memproses Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang akan diberikan untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Nahdlatul Ulama (NU).

Bahlil menyebut, WIUPK yang akan diberikan untuk NU adalah bekas penciutan lahan IUPK PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang merupakan anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

"Insyaallah minggu ini. Doain ya biar cepet," jawab Bahlil saat ditanya bagaimana progres pemberian izin WIUPK kepada NU, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Dia mengatakan, semua jenis perizinan saat ini tengah diurus oleh pemerintah agar bisa selesai sesuai waktu yang ditargetkan, yakni pada pekan ini.

"Semuanya (perizinan). Kan sudah berproses, perusahaannya kan sudah masuk duluan," jelasnya.

Selain itu, dia menyebutkan bahwa pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan tidak ada hubungannya dengan politik balas budi hasil Pemilihan Presiden RI (Pilpres) 2024-2029.

"Gak ada, gak ada. Ini masa sih kita punya niat baik untuk organisasi keagamaan diartikan dan dikaitkan kaya gitu-gitu, gak ada. Kita fair aja semuanya," tandasnya.

[-]

-

Bahlil Pamer Tuntaskan Proyek Mangkrak Warisan Tom Lembong
(haa/haa)