TAGAR.id, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, membantah rencana untuk menaikkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono.

Mengutip Reuters, Selasa, 18 Juni 2024, Thomas Djiwandono mengatakan Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apa pun dan akan mematuhi batasan hukum mengenai metrik fiskal.

Adapun, isu mengenai rencana kenaikan rasio utang Indonesia itu dinilai telah merugikan mata uang garuda dan pasar obligasi.

Rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada hari Jumat, sebagian karena kekhawatiran fiskal, setelah Bloomberg News melaporkan bahwa Prabowo ingin terus meningkatkan rasio utang Indonesia terhadap PDB menjadi 50 persen dalam masa jabatan lima tahunnya dari di bawah 40 persen.

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal,” kata Thomas, keponakan presiden baru.

Prabowo sempat mengatakan, bahwa Indonesia harus lebih berani dalam mengambil utang untuk mendanai program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun ia juga berulang kali berjanji untuk mematuhi aturan pengambilan utang dengan batasan defisit anggaran.

“Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,” kata Thomas.

“Apa pun mengenai tingkat utang, atau melampaui defisit adalah sebuah kebisingan,” imbuhnya.

Lembaga pemeringkat dan investor telah memantau dengan cermat kebijakan fiskal Prabowo, karena khawatir program-program mahal yang ia janjikan sebelum kemenangan telaknya pada pemilu bulan Februari akan menggagalkan catatan kehati-hatian fiskal Indonesia.

Thomas menjelaskan, diskusi antara tim Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berfokus pada peningkatan pendapatan, meninjau belanja dan memberikan ruang anggaran untuk program-program seperti menyediakan makanan gratis untuk anak-anak, dalam batas hukum keuangan publik. Dia memastikan defisit pada tahun 2025 akan tetap di bawah 3 persen dari PDB.

Setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1990-an, Indonesia mewajibkan defisit anggaran tahunan tidak melebihi 3 persen PDB dan membatasi utang sebesar 60 persen. 

Hal ini telah membantu Indonesia membangun catatan pengelolaan fiskal yang solid dan memenangkan peringkat layak investasi dari berbagai lembaga.

Meskipun rasio utang meningkat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama setelah belanja besar-besaran selama pandemi COVID-19, Sri Mulyani telah berupaya menurunkannya dengan mengurangi defisit tahunan. Defisit anggaran tahun lalu sebesar 1,65 persen PDB, terkecil dalam 12 tahun. []