Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membuka Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota terpilih DPR RI dan DPRD tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota. Foto: DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan akan terus berjuang dalam meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi di Indonesia. PDIP bahkan akan menggelar forum group discussion (FGD) untuk merumuskan pembuatan kurikulum soal hukum.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota terpilih DPR RI dan DPRD tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota.

Hasto mulanya mengingatkan kembali pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP bahwa sebenarnya, semua gagasan para pendidik bangsa, tentang Indonesia merdeka, Itu sangat luar biasa, bahkan tidak ada duanya.

"Ibu Mega menyebutkan tentang suatu negara paripurna, spiritnya yang menyala, melalui kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kata Ibu Mega, spirit inilah yang mengandung tekat kuat, untuk berani meletakkan nasib bangsa, dan tanah air, di tangan kita sendiri," kata Hasto.

Dengan demikian, lanjut Hasto mengutip pidato Megawati, gambaran negara yang paripurna ini, kesemuanya sudah sangat lengkap, utuh, komprehensif, dan visioner. Hasto menambahkan hal itu yang mendasari politik hukum.

"Karena partai ini kita tidak pernah berhenti, Di dalam berjuang, tidak pernah berhenti di dalam pergerakan. Siapa yang mandek dalam pergerakan, maka Indonesia bisa amblek. Karena itulah, kita harus berjuang benar-benar, Besok kita akan melakukan FGD, sudah direncanakan satu bulan yang lalu, untuk memperbaiki kurikulum Sekolah Partai kita," jelas Hasto.

Politikus asal Yogyakarta ini menerangkan berbagai persoalan ketika hukum menjadi alat kekuasaan, maka seluruh tiga pilar partai wajib memahami aspek-aspek politik hukum dari konsepsi negara paripurna. Selain itu, para kader PDIP diminta untuk memahami hukum acara, pidana, dan perdata, agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan di dalam rangka supremasi hukum.

Hasto menyampaikan nantinya tata kelembagaan, etika, dann morelnya nanti akan disampaikan oleh pemateri advokat senior Prof. Gayus Lumbuun.

Para kader PDIP diminta untuk memahami hukum acara, pidana, dan perdata, agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan.