JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mewajibkan seluruh anggota dewan terpilih mengikuti sekolah hukum yang digelar partainya. Hal ini berlaku untuk seluruh legislator baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

Arahan ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mewakili Megawati saat membuka sekolah hukum, Jumat (14/6/2024). Dia menyampaikan, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Syaiful Hidayat telah melaporkan kesiapan sekolah hukum ini.

Baca Juga

Elite PDIP Akui Anies Figur Potensial di Pilgub Jakarta, Buka Peluang Kader Jadi Wagub

"Ibu Megawati mengatakan bahwa sekolah hukum ini sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan dilaksanakan secara daring," kata Hasto di aula Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Sekolah hukum ini merupakan kelanjutan dari kuliah umum Mahfud MD pada 13 Oktober 2022 di Sekolah Partai. Saat itu, mantan Menko Polhukam ini memberikan materi mengenai reformasi sistem hukum nasional.

Baca Juga

PDIP Pertimbangkan Anies di Pilgub Jakarta: Merah Putihnya Nggak Diragukan

PDIP melihat berbagai persoalan bangsa saat ini yang terlihat didesain tidak sesuai berdasarkan konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi Pancasila dan lonstitusi.

"Kemungkinan di dalam praktik terjadi pergeseran yang luar biasa. Sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, menjadi alat penguasa," ujarnya.

"Karena itulah, sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional, bagi kita sangatlah penting," kata dia.

Editor : Reza Fajri