Jakarta -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan menunjuk sejumlah tokoh untuk menjabat sebagai dewan komisaris. Anggota Ombudsman menilai komisaris BUMN seharusnya merupakan orang yang kompeten.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menanggapi perihal sorotan publik terhadap isu aktual belakangan ini, yakni nama-nama di panggung politik telah menjadi komisaris BUMN. Publik pun mempertanyakan kapasitas mereka.

"Begini aja, pada intinya prinsip-prinsip pengelolaan BUMN kan sudah ada undang-undangnya. Berpatokan ke sana. Seharusnya yang jadi komisaris itu memiliki kompetensi di sana," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika kepada wartawan di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Belum lama ini dua tokoh seperti Dewan Pembina PSI Grace Natalie dan mantan kader PSI Tsamara Amany ditunjuk menjadi dewan komisaris di BUMN. Keduanya ditunjuk pada 2023 dan 2024.

Selain keduanya, sejumlah tokoh lain dari partai politik juga diangkat sebagai dewan komisaris di BUMN. Tokoh-tokoh itu juga tercatat ada dalam tim sukses salah satu paslon dalam Pilpres 2024.

Kementerian BUMN telah menunjuk politikus Gerindra Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama baru PT Pertamina (Persero) dan anggota Dewan Pembina Gerindra Fuad Bawazier sebagai Komisaris Utama MIND ID.

"Nah pertanyaannya kalau ini merujuk pada dua orang tadi Grace sama Tsamara? Apakah dalam proses seleksi itu kemarin sudah diuji kompetensinya? Kalau tidak diuji kompetensinya berarti ada regulasi pemilihan yang dilanggar. Kalau tidak diuji. Kalau diuji dan ternyata kompeten ya bagus. Kita lihat saja nanti performance, apakah lebih baik atau lebih buruk. kalau lebih buruk berarti ini cerminan tata kelolanya yang tidak lebih baik," ungkapnya.

Kata Stafsus BUMN

Staff Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan setiap penunjukan dewan komisaris perusahaan pelat merah seperti Pertamina dan Pupuk Sriwidjaja dilakukan setelah melalui berbagai macam proses seleksi hingga fit and proper test.

Karenanya masyarakat tidak perlu merasa khawatir jika penunjukan ini memiliki tujuan lain seperti bagi-bagi jabatan politik atau kepentingan internal lainnya.

"Pertama, kita (Kementerian BUMN) mengangkat Komisaris itu yang kompeten, dan pastinya sudah ada proses fit and proper test, semua itu ada prosesnya, dicarikan (sesuai) kebutuhannya. Berbagai latar belakang kita ambil, jadi semuanya pasti oke lah," kata Arya kepada wartawan di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (12/6).

"Namanya BUMN, itu kan perusahaannya milik pemerintah. Maka wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang, dan latar belakang politik tidak menjadi larangan. Nggak ada larangan lho," ucapnya.

Arya juga sepakat bahwa yang terpenting dalam setiap penunjukan Komisaris BUMN ini, haruslah mereka yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan.

"Jadi jangan samakan dengan swasta. Jangan samakan. Tapi kita cari juga dong orang politiknya memang paham dan mengerti untuk hal-hal yang kita butuhkan," pungkasnya.

(dnu/dnu)