Sentimen
Positif (50%)
13 Jun 2024 : 22.27
Informasi Tambahan

BUMN: BUMD

Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN, Mahfud MD Beri Sindiran: Cari Terus, Mas Bahlil!

13 Jun 2024 : 22.27 Views 2

Fajar.co.id Fajar.co.id Jenis Media: Nasional

Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN, Mahfud MD Beri Sindiran: Cari Terus, Mas Bahlil!

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menkopolhukam Prof. Mahfud MD memberikan komentarnya terkait pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengenai belum adanya investor asing yang masuk ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mahfud mengaku heran dengan situasi tersebut, mengingat IKN merupakan proyek besar yang seharusnya menarik banyak minat investor.

"Oh, sampai saat ini belum ada ya?," ujar Mahfud dalam keterangannya di aplikasi X @mohmahfudmd (13/6/2024).

Ia mendesak Bahlil untuk terus mencari investor sesuai dengan tugasnya.

"Cari terus, Mas Bahlil," cetusnya.

Mahfud menekankan pentingnya menetapkan deadline yang jelas untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut.

"Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya," ucapnya.

Menurutnya, setelah 17 Agustus 2024, perlu ada tenggat waktu yang tegas, baik itu enam bulan, dua tahun, atau bahkan lebih.

"Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan," tandasnya.

Mahfud menegaskan bahwa penetapan tenggat waktu akan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai progres dan keberhasilan upaya menarik investor asing ke IKN.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada investor asing yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bahlil menyatakan bahwa investor asing baru akan mulai masuk setelah upacara 17 Agustus 2024.

Menurut Bahlil, kesiapan infrastruktur dasar yang sedang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi pertimbangan utama.

Infrastruktur dasar tahap awal di IKN ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2024.

Hingga kini, pembangunan IKN masih menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perusahaan BUMN, dan investor lokal.

Pemerintah menargetkan bahwa 80 persen pembiayaan IKN tidak menggunakan dana APBN.

Skema pembiayaan ini bertujuan agar kegiatan pembangunan tidak mengganggu kinerja fiskal pemerintah.

Pembiayaan tersebut akan dilakukan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi asing, investasi dalam negeri, serta kontribusi dari BUMN dan BUMD.

Sebagai informasi, pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek ambisius pemerintah yang memerlukan partisipasi dan investasi dari berbagai pihak untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

(Muhsin/fajar)

Sentimen: positif (50%)