PIKIRAN RAKYAT - Staff Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Arya Sinulingga menjawab isu adanya 'bagi-bagi' kursi komisaris bagi para politisi. Hal ini untuk menjawab spekulasi liar publik, mengenai adanya agenda politis dalam mengisi posisi-posisi penting pemerintahan.

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah menunjuk politikus Gerindra Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama baru PT Pertamina (Persero) dan anggota Dewan Pembina Gerindra Fuad Bawazier sebagai Komisaris Utama MIND ID.

Keduanya dinilai ditunjuk lantaran punya kedekatan politik dengan tim pemenang Pilpres, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, banyak juga nama lain dari tim koalisi serupa yang diangkat jadi komisaris BUMN. Contohnya Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie atau Anggota TKN, Prabu Revolusi.

Terkait hal itu, Arya menegaskan, setiap penunjukan dewan komisaris perusahaan pemerintah, seperti Pertamina dan Pupuk Sriwidjaja sangatlah selektif. Ada seleksi ketat hingga fit and proper test yang harus dilalui calon petinggi.

Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak lantas cemas dengan kabar miring di luaran sana. Kompetensi, kata ida, tetap jadi faktor utama penunjukkan posisi dewan komisaris BUMN.

"Pertama, kita mengangkat Komisaris (di Kementerian BUMN) itu yang kompeten, dan pastinya sudah ada proses fit and proper test, semua itu ada prosesnya, dicarikan (sesuai) kebutuhannya," ujar dia, Rabu, 12 Juni 2024.

Dia melanjutkan, pemerintah mempertimbangkan dan mengambil berbagai latar belakang. Namun tentu tak ngasal dan gegabah. Ia memastikan penunjukkan dibarengi pemenuhan terhadap kriteria-kriteria yang penting.

"Jadi semuanya pasti oke lah," kata Arya lagi.

Menurutnya, jabatan politik kerap besar dampaknya terhadap nasib kepemimpinan BUMN. Hal ini lantaran setiap arah kebijakan dan keputusan besar di BUMN perlu lampu hijau dari DPR RI. Di sinilah benang merah antara politik dan posisi dewan komisaris.

"Namanya BUMN, itu kan perusahaannya milik pemerintah. Maka wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang, dan latar belakang politik tidak menjadi larangan. Nggak ada larangan lho," ucapnya.

Baca Juga: Main Hakim Sendiri di Sukolilo Pati Dipicu Ketidakpuasan Masyarakat, Apatis terhadap Penegakan Hukum

Ia menjelaskan lebih jauh, keputusan-keputusan seperti membentuk holding BUMN sektor tertentu, merger atau pembubaran, hingga melantai di bursa saham (IPO) serta penyertaan modal dari negara (PMN), semuanya harus berdasarkan keputusan legislatif.

Maka, baginya unsur politik di perusahaan-perusahaan tersebut adalah suatu hal yang tak bisa dihindarkan. Baik di Pertamina maupun Pupuk Sriwidjaja. Seperti diketahui, kedua perusahaan itu kini dikepalai kader-kader partai Gerindra.

"BUMN ini juga butuh dukungan politik, berbeda dengan perusahaan swasta. Kebijakan, keputusan-keputusan besar di BUMN itu harus disetujui DPR loh. Mau merger, DPR, mau holding, DPR, mau IPO, DPR, mau dibubarkan, DPR, mau dapat PMN, penugasan, DPR. Jadi banyak kebijakan di BUMN itu berhubungan sama politik, beda dengan swasta," tuturnya menegaskan.

"Jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh ada unsur politik, itu swasta. BUMN kebijakan-kebijakannya banyak diputuskan di DPR," katanya lagi. ***