Praktisi politik Surya Tjandra melihat ada sejumlah permasalahan yang mencolok di Ibu Kota saat ini. Dia menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus berdiskusi dengan beberapa tokoh, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto jika ingin maju di Pilkada Jakarta.

Hal itu disampaikan Surya dalam talkshow d'Rooftalk detikcom dengan tema d'Rooftalk: Di Balik Kode 'Menarik' untuk Anies, Rabu (5/6/2024). Mulanya, Surya mengatakan munculnya nama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 berasal dari suara rakyat kelas menengah bawah.

"Dan sebetulnya cukup marak itu suara-suara dari bawah yang meminta Anies maju lagi untuk Jakarta," kata Surya.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Surya menyebut masyarakat kelas menengah ke bawah merasakan kinerja Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Dia lalu menyinggung soal polemik Kampung Bayam yang terjadi baru-baru ini.

"Berangkat dari yang memang mereka rasakan sebagai masalah. Betul tadi Bang Hasbi (Hasbiallah Ilyas) khususnya di kelas menengah ke bawah yang memang merasakan perubahan ketika digantikan oleh Pj ini dan masalah mulai muncul Kampung Akuarium, Kampung Bayam, terakhir ada informasi kalau pajak PBB yang Rp 2 miliar ke bawah dikenai pajak lagi, yang rumah-rumah besar yang kaya-kaya malah dipotong pajaknya. Itu saya kira rakyat melihat bahwa ada persoalan itu," kata Surya.

Berangkat dari polemik yang terjadi di Jakarta saat ini, Surya menilai Anies perlu berdiskusi dengan para tokoh senior jika ingin maju lagi di Pilgub DKI. Termasuk, kata Surya, berdiskusi dan berkomunikasi dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Bagi Pak Anies sendiri, dia kan perlu diskusi dengan para senior, dia harus dengerin masukan dari para senior termasuk barangkali juga Pak Prabowo sebagai Presiden Terpilih, itu juga komunikasi juga dilakukan," katanya.

"Artinya memang jadi ada terasa siapa pun partainya calon bisa jadi Anies yang kita harapkan jangan jadi calon tunggal aja gitu," imbuhnya.

Surya menilai Anies perlu mendengarkan masukan dari para senior, sebab Jakarta akan semakin banyak tantangan ketika ibu kota pindah di IKN. Menurutnya, perekonomian di Jakarta akan menurun terlebih kegiatan pemerintahan pusat akan berpindah.

"Mudah-mudahan bisa ada diskusi yang bagus karena Jakarta punya tantangan ketika IKN mulai operasional, bagaimana dengan hotel yang biasa pemerintah pusat melakukan buat meeting misalnya. Jadi ada kekhawatiran buat hotel, bagaimana juga aset pemerintah pusat yang notabenenya akan kosong, ini mau diapakan, apa yang dimanfaatkan, bagaimana juga menjaga dari segi ekonomi," ujarnya.