PIKIRAN RAKYAT - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia protes anggaran untuk kementeriannya dipangkas. Untuk itu, ia meminta Komisi VI DPR RI agar melakukan pemanggilan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Ia mengaku ingin mendapatkan kejelasan menyusul penetapan pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 di mana anggaran lembaganya diturunkan signifikan. Pasalnya, kata Bahlil, beban target investasi Kementerian Investasi/BKPM justru naik hingga Rp1.850 triliun dari target 2024 di Rp1.650 triliun.

Hal itu menjadikan penurunan anggaran masalah yang serius. Adapun anggaran menurun dari asalnya Rp1,2 triliun pada 2024 menjadi hanya setengahnya, Rp681 miliar di tahun 2025.

"Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Bu Menkeu (Sri Mulyani) dan Kepala Bappenas (Suharso) untuk menjelaskan ini," kata Bahlil, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Bahlil melanjutkan, dia tidak mengerti bagaimana bisa anggarannya rilis dengan nominal tersebut. Dia tak habis pikir sebab menurutnya tugas kementeriannya krusial demi mendorong kinerja investasi dalam negeri.

Dengan demikian, jika target investasi naik, maka seharusnya anggarannya juga ikut naik, bukannya diturunkan dalam jumlah banyak. Ia menegaskan, semua target investasi terjadi hanya jika dapat dukungan anggaran yang sepadan.

"Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.800 triliun, anggarannya diturunkan, dari target Rp1.600 triliun dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih. Sekarang dinaikkan (target), tapi anggarannya diturunkan menjadi Rp600 miliar," ujar dia.

Merujuk pada perhitungannya, dengan anggaran sebesar itu, maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk investasi yang pas hanya sebesar Rp800 triliun. Itu, kata dia, konsekuensi yang harus diterima jika anggaran turun.

"Dalam teori saya, dengan basis anggaran yang ada, maka saya turunkan RKP saya koreksi menjadi Rp800 triliun," ujarnya.

Baca Juga: KPK Sita Buku Berisi Strategi Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan

Merespons sejumlah penolakan dari ormas keagamaan terkait izin pengelolaan tambang, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara.

Bahlil menilai, adanya percikan kontra dari sebagian ormas hanya karena mereka belum memahami penuh aturan baru yang dikeluarkan pemerintah. Untuk itu, Bahlil mengaku dia bakal turun langsung mengkomunikasikan isi dan tujuan aturan kepada ormas-ormas terkait.

Sosialisasi perihal izin tambang dari pemerintah ini, kata Bahlil, merupakan bentuk bujukan dan rayuan untuk ormas yang asalnya menolak menerimanya.

"Ke depan kami akan mengkomunikasikan. Nanti dilihat kalau misalnya katakan lah setelah mereka tahu isinya, tujuannya dan mau menerima, alhamdulillah kan.Kalau nggak ya kita nggak boleh memaksa kan," ujar Bahlil, di Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2024.

"Saya yakin bahwa semua ada tujuan baik dan sesuatu yang baik insyaAllah akan menghasilkan sesuatu yang baik," kata dia lagi. ***