PIKIRAN RAKYAT - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia heran mendapati anggaran kecamatan DKI Jakarta lebih besar daripada anggaran untuk kementeriannya. Hal ini menyusul penetapan pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 di mana anggaran lembaganya diturunkan signifikan.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024, Bahlil Lahadalia mengungkapkan protes dan kecewanya. Dia mengaku bingung atas dasar perhitungan semacam apa bisa disimpulkan nominal sedemikian rupa bagi Lembaga yang dia pimpin.

"Ini yang buat saya bingung. Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha dan Ketum HIPMI, belum pernah menemukan teori ini," ujarnya.

Bahlil menjelaskan, semua target investasi terjadi karena didukung anggaran yang memadai. Menurut hitung-hitungannya, apabila anggaran hanya sebesar itu, maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk investasi yang pas juga hanya sebesar Rp800 triliun.

"Karena itu dalam teori saya, dengan basis anggaran yang ada, maka saya turunkan RKP saya koreksi menjadi Rp800 triliun," kata dia.

Rumus pertumbuhan ekonomi, sepanjang pengetahuannya, kata Bahlil, terdiri atas konsumsi, investasi, ekspor-impor, hingga spending government. Terutama, dalam situasi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini, sisi ekspor impor, daya beli masyarakat, dan investasi wajib digenjot pemerintah.

"Artinya hulunya adalah investasi. Oleh karena itu, esensi penting dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di 2025 di atas 5 persen itu harus investasi. Namun apa yang terjadi, saya tidak tahu apakah ada teori ekonomi baru. Antara kebijakan, target dan kebijakan harus inherent harus ada benang merah," tutur Bahlil Lahadalia.

"Dan Rp650 triliun ini, ini kita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI anggarannya lebih besar daripada kementeriannya ini. Kalau begitu saya rasa rapatnya cukup 1 tahun satu kali saja lah apa yang mau kita evaluasi kalau begini?," ujar dia, sarkas di hadapan anggota rapat Komisi VI DPR RI.

Baca Juga: Edy Rahmayadi Yakin Lawan Bobby Nasution: Mantunya Malaikat pun Kita Lawan

Sebelumnya, Bahlil mengaku tak habis pikir sebab menurutnya tugas kementeriannya krusial demi mendorong kinerja investasi dalam negeri.

Dengan demikian, jika target investasi naik, maka seharusnya anggarannya juga ikut naik, bukannya diturunkan dalam jumlah banyak. Ia menegaskan, semua target investasi terjadi hanya jika dapat dukungan anggaran yang sepadan.

Ia bahkan meminta Komisi VI DPR RI agar melakukan pemanggilan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, untuk meminta penjelasan masuk akal terkait pemangkasan tersebut.

"Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp 1.800 triliun, anggarannya diturunkan, dari target Rp1.600 triliun dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih. Sekarang dinaikkan (target), tapi anggarannya diturunkan menjadi Rp600 miliar," ujarnya.

"Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Bu Menkeu (Sri Mulyani) dan Kepala Bappenas (Suharso) untuk menjelaskan ini," kata Bahlil. ***