Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muara Enim, Jon Dries, saat dibincangi Kantor Berita RMOLSumsel, Selasa (11/6).

"Berdasarkan hasil survei April lalu, seluruh calon yang muncul ini kurang begitu populer. Angka survei mereka rata-rata di bawah 50 persen dan belum ada yang begitu dominan," kata Jon Dries.

PKS Muara Enim sendiri, lanjut Jon Dries, mempertimbangkan dua hal dalam mengusung kandidat calon Bupati di Pilbup Muara Enim, November mendatang. Yakni kepastian berlayar atau dapat tiket Pilbup Muara Enim dari partai lain dan memiliki peluang kemenangan besar.

Menurut Jon Dries, kondisi perolehan kursi pada Pileg lalu membuat seluruh parpol yang ada di parlemen tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri. Mereka harus berkoalisi untuk mencukupi 20 persen syarat ambang batas pengusungan calon.

"Artinya harus cukup 9 kursi dari total 45 kursi di DPRD Muara Enim," terangnya.

Saat ini Partai Gerindra menjadi pemenang dengan 7 kursi, disusul Golkar 6 kursi. Lalu, PDIP, PPP dan PAN dengan masing-masing 5 kursi. Kemudian, Nasdem, PKS, dan PKB memperoleh 4 kursi. Diikuti Demokrat dengan 3 kursi serta Perindo dan Hanura masing-masing 1 kursi.

Dijelaskan Jon Dries, sampai hari ini seluruh kandidat belum ada yang mendapatkan kepastian tiket dari partai.

"Baru sebatas surat rekomendasi dan penugasan saja. Belum pengusungan. Sehingga, kami tetap memantau situasi sembari menunggu hasil survei pada akhir Juni ini," ucapnya.

Hasil survei nanti juga akan ikut mempertimbangkan potensi pasangan calon yang bakal maju. PKS sendiri juga nantinya akan menyodorkan kader sebagai wakil bupati.

"Kami sudah mempersiapkan Pak Firdaus sebagai calon wakil bupati yang ingin meminang PKS," terangnya.

Meski begitu, keputusan akhirnya apakah akan berpasangan dengan kader ataupun mengusung calon bukan kader tetap menunggu hasil survei serta keputusan DPP.

"Kami terus menjalin komunikasi dengan seluruh kandidat yang sudah melakukan pendekatan ke PKS. Keputusan siapa yang bakal diusung nanti kemungkinan dilakukan pada awal Juli. Yang jelas, kami akan langsung mengeluarkan surat untuk mengusung pasangan. Tidak ada surat rekomendasi ataupun penugasan seperti partai lain," bebernya.

Terkait kriteria calon pemimpin, Jon Dries menuturkan, ada tiga hal yang menjadi prioritas penilaian. Yakni memiliki leadership yang baik, mengerti manajemen tata kelola sumber daya alam, dan pengalaman di birokrat.

"Pemimpin yang dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat serta berpengalaman di bidang birokrat. Tentunya track recordnya juga harus bersih. Kita sudah punya pengalaman lima tahun 7 kali ganti pemimpin. dan itu kurang bagus untuk masyarakat," tandasnya.

Belum Ada Calon yang Memenuhi Kriteria

Dari tiga kriteria yang disampaikan oleh Jon Dries, sampai saat ini belum ada calon yang mampu memenuhi kriteria tersebut.

Terlebih, sejumlah calon yang digadang maju saat ini dinilai tersandera kasus hukum yang berpotensi untuk membawa Muara Enim kembali terbenam seperti periode sebelumnya.

Mulai dari HNU, yang beberapa waktu lalu sempat dipanggil Kejati Sumsel dalam penyidikan kasus dugaan korupsi LRT Sumsel. Ada pula Ahmad Rizali yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim, sempat dilaporkan ke Kejagung oleh LSM DPD KPKN Sumsel setelah diduga melakukan penggelapan dalam jabatan Kepala Dinas Perdagangan Sumsel.

Ada pula Shinta Paramitha, istri mantan Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar yang didakwa korupsi karena menerima dana senilai 400 ribu dolar AS sebagai fee alih fungsi lahan hutan produksi menjadi hutan tetap di Kabupaten Muara Enim Tahun 2014.

Selain istri Muzakir, ada pula istri mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani yang juga telah divonis bersalah atas kasus korupsi karena menerima suap dari pengusaha terkait proyek Dinas PUPR di Muara Enim pada 2019. Istrinya Sumarni digadang maju dalam Pilkada mendatang.

Jika melihat rekam jejak, seperti yang sebelumnya juga telah diulas oleh pengamat politik Bagindo Togar, Muara Enim akan lebih baik dipimpin orang baru yang merupakan putra daerah.

Masyarakat Muara Enim, menurut Bagindo, sudah cukup jengah dengan ketidakpastian kepemimpinan yang terjadi satu periode terakhir. Sehingga, mereka menginginkan sosok baru yang punya integritas.

"Karena isu putra daerah ini punya pengaruh besar bagi masyarakat Muara Enim dalam memilih. Tinggal program apa yang sudah mereka tawarkan, gagasan seperti apa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Termasuk bagaimana komunikasi mereka dengan berbagai tokoh masyarakat di daerah tersebut," jelas Bagindo.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.