Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Aviliani menyambut baik rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan menerbikan roadmap Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam waktu dekat.

Hanya saja menurut Aviliani jangan sampai roadmap yang dikeluarkan OJK justru menekan BPD untuk berkembang.

"Biarkan BPD berkembang, apalagi setiap daerah punya keunggulan dan program masing-masing," ungkap Avilianidalam BPD Forum Power Lunch, CNBC Indonesia, Selasa (11/06/2024).

-

-

Di sisi lain, Aviliani juga berharap roadmap ini bisa memperbaiki harapan yang mengikat, misalnya PP 54 terkait kepemilikan BPD wajib 51%. Berkaitan PP 54 ini, Aviliani menyebut butuh sinkronisasi antara OJK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ditambah lagi, ada isu agar BPR ke BPD, menurut Aviliani hal ini lebih baik dibiarkan saja, BPR tetap ada dan tidak perlu merger dengan BPD.

"Biarkan BPR dengan ilmu masing-masing dan tidak perlu dipaksa, Yang penting mereka bisa tumbuh, nah untuk tumbuh ini aturan seharusnya dipermudah, terutama KUB yang dalam jangka pendek harus Rp 3 triliun," tegas Aviliani.

Oleh karena itu, ke depan, Aviliani berharap pemerintah daerah bisa mendukung dengan data yang ada, sehingga UKM bisa didukung oleh BPD. Selama ini, menurut Aviliani banyak data tapi tidak dimanfaatkan secara baik yang membuat optimalisasi.

"Untuk mencapai optimalisasi, demand side juga harus diciptakan, pemerintah daerah bantu sisi itu. Apalagi saat ini banyak di daerah yang UKM-nya gurem, tidak naik kelas, bahkan over leverage," pungkas Aviliani.

Untuk diketahui, BPD melalui Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) terus memperkuat sinergi BPD Guna mendorong ekspansi bisnis dan peran BPD memajukan perekonomian daerah.

Kerjasama antar BPD juga dilaksanakan lewat program pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk memperkuat permodalan BPD meski masih ada sejumlah tantangan terkait realisasi KUB dan penguatan digital banking.

[-]

(dpu/dpu)