PIKIRAN RAKYAT - Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin segera bekerja sebagai presiden RI, menggantikan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menantikan hari pelantikan supaya segera dapat menjalankan tugas-tugasnya.

Hal itu dikatakan oleh Pakar komunikasi politik, Anthony Leong. Menurutnya, keinginan kuat Prabowo terlihat dari kesiapannya menuju tugas baru ini. Pasalnya, Prabowo sudah membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi.

Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) itu menilai, Prabowo punya komitmen kuat untuk mempercepat proses transisi melalui pembentukan tim tersebut. Terutama, supaya janji-janji kampanyenya dapat segera mulai diwujudkan.

"Intinya beliau (Presiden terpilih) ingin langsung kerja, langsung melanjutkan capaian-capaian yang sudah dilakukan Presiden Jokowi sebelumnya, sehingga pembangunan tidak terkendala, dan roda perekonomian terus berputar demi kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Anthony, dalam keterangannya, Senin, 10 Juni 2024.

Dari kaca matanya, Presiden terpilih juga tampak memerlukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian kabinet Jokowi. Terutama menjelang pergantian pemangku kebijakan sebelum Oktober 2024.

"Kami melihat Prabowo ingin agar proses sinkronisasi antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan mendatang berjalan baik, dan tidak menghabiskan waktu lama untuk proses transisi, sehingga komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi akan terjadi," kata dia.

Bagi Anthony, sudah tepat langkah Presiden terpilih dalam upaya menjemput bola melalui tim bentukan tersebut. Inisiatif ini layak diapresiasi karena orang-orang di dalamnya juga tidak dipilih sembarangan.

"Untuk anggota tim yang dipilih juga sangat qualified (memenuhi kualifikasi, red.) dan punya kompetensi maupun track record (rekam jejak, red.)," katanya.

Adapun, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran turut melibatkan Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono.

Baca Juga: Adik SYL Diperiksa KPK Terkait Pencucian Uang, Aset-Aset Mewah Sudah Disita 

Terkait apakah Prabowo akan meneruskan aturan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan, Ketua Harian DPP Partai Gerinda Sufmi Dasco Ahmad beri jawaban.

Ia mengatakan Prabowo tidak memiliki alasan untuk menolak kebijakan tersebut. Sebab, mau bagaimanapun, usaha tersebut sah dan halal.

"Saya pikir tidak ada masalah dan tidak ada alasan bagi Pak Prabowo untuk tidak setuju terkait hal itu," ujar Dasco, di kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, dikutip Minggu, 9 Juni 2024.

Mulanya, kaitan Prabowo dan kebijakan ini dipicu klaim Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengenai Ketum Gerindra itu yang telah sepakat izin pengelolaan tambang ada di tangan ormas agama.

Adapun, Sufmi Dasco menambahkan, pengelolaan tambang sudah sepatutnya terbuka dan luwes. Artinya, siapa saja boleh menjadi pengelola asal masih ada dalam koridor hukum yang dianut. ***