Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang digunakan instansinya perlu dirombak total. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengaku tertawa membaca komentar tersebut. “Ini kan saya terus terang saja tertawa membaca komentarnya Pak Alex ini, wong dia yang termasuk setuju revisi kok, dan revisi ini pelemahan kok,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Senin, 10 Juni 2024. Boyamin mengatakan Alex merupakan salah satu pimpinan yang menyepakati revisi undang-undang KPK saat fit and proper test di DPR. Pernyataannya saat menyalonkan diri lagi saat itu dinilai layaknya transaksional dengan para anggota dewan. “Proses terpilihnya Pak Alex Marwata itu menurut versiku itu transaksional karena ditanya apakah setuju revisi ngomong setuju dan nyatanya akhirnya direvisi dan menjadi pelemahan,” ujar Boyamin. Menurut Boyamin, komentar Alex sangat telat karena undang-undangnya sudah disahkan dan KPK sudah dilemahkan. Menurut dia, salah satu cara mengembalikan muruah Lembaga Antirasuah yakni dengan mengembalikan aturan main yang lama. “Dan kala saya sih sederhana cabut revisi UU KPK, UU Nomor 19 Tahun 2019 dicabut dikembalikan ke UU lama tahun 2002 kita anggap saja yang paling benar lah,” ucap Boyamin. MAKI menolak adanya revisi lagi atas undang-undang KPK. Jika disusun ulang, potensi pelemahan semakin nyata. “Kalau ada revisi lagi, perubahan lagi, nanti makin ada selundupan-selundupan lagi malah bukan memperkuat lagi malah memperlemah misalnya potensi dibubarkan bahwa lembaga ini lembaga yang tidak permanen dan umurnya 10 tahun, nah malah repor lagi kita, terus banyak lagi yang dipereteli-pereteli lagi,” terang Boyamin. Sebelumnya, Alexander Marwata mendukung revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Banyak pasal yang dinilai perlu diganti. "Saya setuju direvisi total. Bagian atau pasal mana? Banyak. Intinya revisi UU KPK harus mencerminkan semangat pemberantasan korupsi, terutama dari pucuk pimpinan tertinggi negeri ini," kata Alex melalui keterangan tertulis, Jumat, 7 Juni 2024. Menurut Alex, Presiden harus memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Jika tidak, revisi hanya wacana belaka. Banyak negara sudah membuktikan itu. "Tanpa komitmen kuat dari Presiden dalam pemberantasan korupsi, revisi UU KPK hanya sekedar tambal sulam. Contohlah bagaimana Singapore dan Hong Kong berhasil dalam meminimalisir korupsi hingga saat ini," ucap Alex. Alex menyebut korupsi bakal hilang jika pemerintah memberikan otoritas penuh kepada lembaga yang kuat. Dampaknya dinilai bakal bakal sangat signifikan jika diterapkan di Indonesia.

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang digunakan instansinya perlu dirombak total. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengaku tertawa membaca komentar tersebut.
 
“Ini kan saya terus terang saja tertawa membaca komentarnya Pak Alex ini, wong dia yang termasuk setuju revisi kok, dan revisi ini pelemahan kok,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Senin, 10 Juni 2024.
 
Boyamin mengatakan Alex merupakan salah satu pimpinan yang menyepakati revisi undang-undang KPK saat fit and proper test di DPR. Pernyataannya saat menyalonkan diri lagi saat itu dinilai layaknya transaksional dengan para anggota dewan.
“Proses terpilihnya Pak Alex Marwata itu menurut versiku itu transaksional karena ditanya apakah setuju revisi ngomong setuju dan nyatanya akhirnya direvisi dan menjadi pelemahan,” ujar Boyamin.
 
Menurut Boyamin, komentar Alex sangat telat karena undang-undangnya sudah disahkan dan KPK sudah dilemahkan. Menurut dia, salah satu cara mengembalikan muruah Lembaga Antirasuah yakni dengan mengembalikan aturan main yang lama.
 
“Dan kala saya sih sederhana cabut revisi UU KPK, UU Nomor 19 Tahun 2019 dicabut dikembalikan ke UU lama tahun 2002 kita anggap saja yang paling benar lah,” ucap Boyamin.
MAKI menolak adanya revisi lagi atas undang-undang KPK. Jika disusun ulang, potensi pelemahan semakin nyata.
 
“Kalau ada revisi lagi, perubahan lagi, nanti makin ada selundupan-selundupan lagi malah bukan memperkuat lagi malah memperlemah misalnya potensi dibubarkan bahwa lembaga ini lembaga yang tidak permanen dan umurnya 10 tahun, nah malah repor lagi kita, terus banyak lagi yang dipereteli-pereteli lagi,” terang Boyamin.
 
Sebelumnya, Alexander Marwata mendukung revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Banyak pasal yang dinilai perlu diganti.
 
"Saya setuju direvisi total. Bagian atau pasal mana? Banyak. Intinya revisi UU KPK harus mencerminkan semangat pemberantasan korupsi, terutama dari pucuk pimpinan tertinggi negeri ini," kata Alex melalui keterangan tertulis, Jumat, 7 Juni 2024.
 
Menurut Alex, Presiden harus memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Jika tidak, revisi hanya wacana belaka. Banyak negara sudah membuktikan itu.
 
"Tanpa komitmen kuat dari Presiden dalam pemberantasan korupsi, revisi UU KPK hanya sekedar tambal sulam. Contohlah bagaimana Singapore dan Hong Kong berhasil dalam meminimalisir korupsi hingga saat ini," ucap Alex.
 
Alex menyebut korupsi bakal hilang jika pemerintah memberikan otoritas penuh kepada lembaga yang kuat. Dampaknya dinilai bakal bakal sangat signifikan jika diterapkan di Indonesia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(LDS)