“Ibu dan bapak saya punya usaha warung. Tapi sepi. Akhirnya disuruh buruan kerja,” ucap Fauzan.

Mendapat pekerjaan kian sulit karena ia merasa perusahaan ogah merekrut generasi Z seperti dirinya, yang dianggap kurang tahan banting dan tidak siap menerima tekanan kerja. “Padahal, enggak semua gen Z begitu,” kata dia.

Warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini merasa, pandangan itu kurang tepat disematkan bagi kalangan generasi Z dari kalangan kurang mampu, yang berjibaku dengan perekonomian cekak. Menurutnya, citra generasi Z yang banyak mengeluh dan tak tahan banting lebih cocok disematkan kepada mereka yang berasal dari kalangan orang kaya.

“Ngelamar kerja aja rela antre, gimana dianggap malas-malasan dan tukang ngeluh,” ucap dia.

Fauzan menganggap, perusahaan jarang yang ingin memberikan kesempatan kepada angkatan kerja pemula karena dinilai belum memiliki pengalaman. Sepanjang pengalamannya melamar pekerjaan, sertifikat magang tidak menjadi nilai lebih perusahaan.

“Padahal dulu pas magang rela enggak digaji dan kerjain apa aja. Eh pas lulus enggak kepake,” tutur Fauzan.

Pengalaman serupa juga dialami Ali, 19 tahun. Sudah setahun ia menganggur, sejak lulus dari SMK kelistrikan. Ia hampir patah arang mencari kerja karena sekian banyak lowongan yang ia lamar tidak satupun yang diterima. Walau hanya melamar sebagai pembantu teknisi dan office boy.

“Saya pernah hampir diterima jadi sopir pribadi. Tapi karena enggak punya SIM mobil, enggak jadi,” ucap Ali.

Ali mengakui, sering mendapat sentimen negatif dari perusahaan, ketika wawancara kerja. “(Pihak perusahaan kerap bilang) ‘kamu nanti kalau ditekan dikit, bakal keluar enggak?’ Padahal saya butuh banget kerjaan. Ibarat kata mah disuruh bersihin kamar mandi juga enggak apa-apa,” ucap warga Ciledug, Tangerang, Banten itu.

Menanggapi sulitnya mencari pekerjaan di kalangan generasi Z, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (DPP-AAKI) Trubus Rahardiansyah mengatakan, tidak sepenuhnya terkait buruknya etos kerja. Trubus berpendapat, untuk mengurai masalah pelik pengangguran di kalangan generasi Z, perlu ada kebijakan yang kolaboratif antara pemerintah, industri, dan generasi Z.

Pemerintah, menurut Trubus, perlu memperbanyak lembaga pelatihan kerja, yang disesuaikan dengan kebutuhan terbaru industri, sehingga kualitas lulusannya mampu menjawab kebutuhan industri. Di sisi lain, generasi Z juga perlu diedukasi untuk tidak “lembek” dan menjaga kualitas etos kerja dalam dunia industri.

“Agar mereka tidak mengecewakan perusahaan setelah diterima. Perusahaan banyak yang menghindari gen Z karena mereka kerap tidak memiliki tanggung jawab atas kinerjanya,” ucap Trubus.

Perusahaan pun jangan culas dan memberi kesempatan yang memadai kepada generasi Z untuk beradaptasi dengan dunia kerja, sehingga tidak melulu berujung pada pemecatan. Lebih lanjut, ia mengatakan, kebijakan yang kolaboratif pun perlu distimulus dengan insentif kepada perusahaan yang banyak menerima angkatan kerja generasi Z. Semisal berupa keringanan pajak, bantuan modal, atau peningkatan keahlian.

“BLK (balai latihan kerja) juga harus transformatif karena selama ini BLK itu jalan sendiri, kurang terkontrol kualitasnya oleh Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan),” ucap Trubus.

“Jadi, harus ada penguatan BLK itu.”

Menurut Trubus, bila kebijakan yang kolaboratif tidak dirumuskan sebagai solusi, maka persoalan pengangguran di kalangan generasi Z akan terus berkutat pada problem ketidaksejahteraan. “Nantinya perusahaan itu akan ogah menerima gen Z,” kata Trubus.