PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap pernikahan tidak berujung pada bertambahnya jumlah keluarga miskin baru.

Hal itu disampaikan pada saat menghadiri pernikahan massal di Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Jakarta Barat, di Jakarta, Sabtu 8 Juni 2024.

"Kita harus pastikan pernikahan ini jangan sampai menambah keluarga miskin," ucap Muhadjir Effendy.

"Tanggung jawab kita tidak hanya menikahkan, tetapi memastikan mereka tidak menjadi bagian keluarga miskin baru, dan harus menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah," ujarnya menambahkan.

Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pernikahan adalah jalan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas dan bahagia. Sehingga, semestinya tidak menambah keluarga miskin baru.

Melalui kegiatan pernikahan massal, dapat menjadi upaya membina pasangan pengantin baru dari segi keharmonisan dan kemapanan ekonomi. Selain pembinaan keharmonisan keluarga, dia juga meminta supaya urusan pembinaan ekonomi pasangan yang dinikahkan juga menjadi perhatian.

Jika ada pasangan yang belum mapan secara ekonomi, bisa diberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Kemenko PMK untuk dibantu dalam pelatihan kerja dan pemberian modal usaha.

"Tadi sudah saya sampaikan kalau masih ada yang menganggur, yang belum mendapatkan pekerjaan lapor ke Kemenko PMK, supaya mendapatkan kartu prakerja. Kalau mereka mau usaha dan butuh tambahan modal akan kita hubungkan dengan program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)," tutur Muhadjir Effendy.

Dia juga memberikan wejangan kepada seluruh pengantin agar bisa hidup rukun dan menjalani pernikahan dengan baik.

"Pesan untuk pengantin, yang rukun dan terus bekerja sama untuk menjalin hubungan baik. Harus bisa menjadi pemersatu keluarga besarnya, anak cucunya, agar bisa melanjutkan kehidupan harmonis," kata Muhadjir Effendy.

Adapun kegiatan nikah bersama yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jakarta Barat dan Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah telah terlaksana sebanyak enam kali, dan telah menikahkan sebanyak 59 pasangan pengantin.

Menurut Muhadjir Effendy, kegiatan nikah massal yang diselenggarakan oleh PDM Muhammadiyah Jakarta Barat tersebut juga sangat positif. Sehingga, harus berkelanjutan dengan memberikan pembinaan kepada seluruh pasangan yang telah dinikahkan.

Dia menilai apa yang dilakukan oleh PDM Muhammadiyah Jakarta Barat bisa menjadi contoh di tempat-tempat lainnya.

"Yang penting mereka harus terus dibina, dipantau betul bahwa mereka bisa membangun keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Jadi, tugas dari PDM Jakarta Barat dan pengurus masjid tidak sekadar menikahkan," ujar Muhadjir Effendy.

Pada 2020 silam, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa rumah tangga miskin di Indonesia masih tergolong tinggi, yakni berkisar 5,7 juta yang tersebar di berbagai daerah.

"Dan itu berarti masih sekitar 20 persen dari rumah tangga," ucapnya.

Muhadjir Effendy mengatakan bahwa rumah tangga baru yang miskin rata-rata juga berasal dari rumah tangga miskin sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya pernikahan sesama anggota keluarga miskin sehingga muncul keluarga miskin yang baru.

Oleh karena itu, perlu ada upaya pemotongan mata rantai keluarga miskin di Tanah Air.

"Ini penting, karena kemiskinan itu pada dasarnya atau basisnya adalah di dalam keluarga itu sendiri," ujar Muhadjir Effendy.

Masih tingginya angka kemiskinan tersebut, berimbas pada proses pertumbuhan anak yang akan dilahirkan dari keluarga kurang mampu salah satunya "stunting" (kekerdilan anak). Berdasarkan penjelasan pakar kesehatan bahwa anak yang sudah stunting maka kemampuan kecerdasannya sudah selesai.

"Ketika orang sudah stunting, itu sudah tidak bisa lagi dibenahi kemampuan kecerdasannya," kata Muhadjir Effendy.

Bahkan, menurut data Bank Dunia 54 persen angkatan kerja Indonesia dulunya terkena stunting saat masih kecil atau pada masa pertumbuhan. Sehingga hal itu berimbas pada rendahnya kualitas angkatan kerja di Tanah Air.

"Jadi kenapa angkatan kerja kita itu kualitasnya rendah bukan hanya karena intervensi di sektor pendidikan dan kesehatan yang lemah, tapi memang karena asalnya sudah kena stunting," tutur Muhadjir Effendy.***