PIKIRAN RAKYAT - Menjadi pertanyaan, apakah Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengamini kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemberian izin bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola tambang atau tidak. Gerindra buka suara terkait hal ini.

Isu tambang dikelola ormas keagamaan ramai dibicarakan masyarakat. Ada kemarahan dan kekecewaan dalam dominasi suara rakyat. Salah satunya sebab ormas dinilai tidak kompeten dan hanya akan membawa kerusakan lebih banyak terhadap alam Indonesia.

Terkait apakah Prabowo akan meneruskan aturan tersebut di kepemimpinannya mulai Oktober 2024 nanti, Ketua Harian DPP Partai Gerinda Sufmi Dasco Ahmad beri jawaban.

Ia mengatakan Prabowo tidak memiliki alasan untuk menolak kebijakan tersebut. Sebab, mau bagaimanapun, usaha tersebut sah dan halal.

"Saya pikir tidak ada masalah dan tidak ada alasan bagi Pak Prabowo untuk tidak setuju terkait hal itu," ujar Dasco, di kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, dikutip Minggu, 9 Juni 2024.

Mulanya, kaitan Prabowo dan kebijakan ini dipicu klaim Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengenai Ketum Gerindra itu yang telah sepakat izin pengelolaan tambang ada di tangan ormas agama.

Adapun, Sufmi Dasco menambahkan, pengelolaan tambang sudah sepatutnya terbuka dan luwes. Artinya, siapa saja boleh menjadi pengelola asal masih ada dalam koridor hukum yang dianut.

Baca Juga: Anies Balas Kode PDIP Soal Dukungan Pilkada Jakarta: Sebuah Kehormatan Luar Biasa

Sumber daya manusia (SDM) organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dinilai memiliki kemampuan mumpuni dalam pengelolaan tambang negara. Untuk itu rakyat diminta tak perlu cemas soal kompetensi atas izin tambang yang akan diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan, khususnya NU.

Penilaian datang dari Anggota komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru. Dirinya mengimbau agar masyarakat tidak meragukan kapabilitas SDM NU, terkait kisruh tambang belakangan.

"Jangan meragukan kompetensi SDM NU. Di NU ada banyak profesor dan secara organisasi ada badan badan yang menangani ekonomi sektoral, termasuk energi," kata Nasyirul Falah Amru melalui siaran pers, dilihat Minggu, 9 Juni 2024.

Gus Falah sekali lagi meminta publik untuk tak cemas berlebih mengenai pengelolaan tambang jika sudah resmi diserahkan pada ormas Islam, terutama NU.

"Dalam kebijakan afirmatif, sangat layak untuk dilibatkan dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara," ucapnya. ***