Jakarta -

Wacana pemilihan presiden lewat MPR kembali mencuat. Namun wacana tersebut mendapat penolakan dari sana-sani. Kenapa?

Dirangkum detikcom, Minggu (9/8/2024), wacana presiden dipilih kembali oleh MPR muncul saat Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, bertemu pimpinan MPR. Amien awalnya mengatakan kunjungan itu turut membahas terkait amandemen UUD 1945.

"Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman," kata Amien Rais usai bertemu pimpinan MPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Amien mengaku tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurutnya, MPR akan memiliki banyak pertimbangan ketika memilih Presiden.

"Jadi sekarang kalau mau (Presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," ujarnya.

Amien mengaku sempat berpikir naif lantaran mengubah aturan pemilu, sehingga Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu, dia mengira konsep pemilu langsung akan jauh dari praktek politik uang.

"Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin," ucap dia.

PKS Nilai Presiden Dipilih MPR Tak Selesaikan Masalah Politik Uang

PKS menolak wacana presiden dipilih kembali oleh MPR. PKS menilai wacana itu tidak serta merta menjadi jawaban perbaikan sistem pemilu di Indonesia.

"Kalau masalah amendemen kawan-kawan di MPR melihat ada masalah dengan politik kita yang mengemuka politik uang, tapi kami di PKS melihat ada empat masalah kita," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Jumat (7/6).

Mardani menjelaskan empat persoalan dalam tata kelola pesta demokrasi di Indonesia. Persoalan pertama berkaitan dengan tingginya biaya politik di Indonesia.

Menurut Mardani, masalah itu akan menimbulkan persoalan lainnya berupa oligarchy politics. Para oligarki ini kelak akan menjadi bandar yang bisa mengatur kepentingan partai politik.

"Pertama, high cost politic ini melahirkan oligarki politik biasanya ada bandarnya oligarki sehingga melahirkan interlocking politic, politik saling ngunci karena bandar-bandar itu biasanya sudah titip pesan dan ada target-targetnya. Pada ujungnya menjadi involuted politic, politik yang muter di dalam. Kalau buat elite cepat kalau buat rakyat lambat dan ini harus dilawan," papar Mardani.

Mardani menyebut melawan persoalan dalam politik di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang instan. Dia juga menilai wacana mengubah pemilihan presiden lewat MPR tidak akan bisa menghilangkan praktik politik uang.

"Pandangan saya melawannya tidak bisa dengan pendekatan yang parsial harus integral. Tidak bisa cuma dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung tetapi harus dikaji bagaimana sirkulasi kepemimpinan di partai politik, proporsional tertutup salah satunya sehingga orang lebih memilih partai daripada figure sehingga yang dibangun itu institusi bukan pribadi," katanya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya: