RILISID, Jakarta — Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan, program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak akan ditunda pelaksanaannya. Hanya saja, kata Moeldoko, program tersebut memang belum berjalan saat ini.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, program itu akan mulai berjalan nanti di tahun 2027. Untuk itu, kata Moeldoko, masih ada waktu bagi semua pihak memberikan masukan terkait pemberlakuan program tersebut.

“Tapera ini diberlakukan paling lambat nanti tahun 2027. Sampai 2027 masih ada waktu untuk saling memberi masukan, konsultatif dan sebagainya,” kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Moeldoko mengatakan, peraturan terkait iuran Tapera bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun bagi pekerja mandiri juga belum terbit. 

Sebelumnya, kata dia, memang sudah ada Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) untuk membantu ASN dalam memiliki rumah. Namun pemerintah menganggap perlu ada cakupan skema yang lebih luas, sehingga muncul skema Tapera ini.

"Sejak ada perubahan Bapertarum ke Tapera, ada kekosongan dari 2020 ke 2024 tidak ada sama sekali iuran, karena memang Tapera belum berjalan," ungkap Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, kebijakan iuran Tapera perlu dilakukan karena adanya backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta yang harus ditangani negara.

Meski negara sudah memberikan subsidi agar bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dapat ditekan di angka 5 persen, lanjut dia, namun kebijakan itu hanya mampu mendorong kepemilikan rumah 300 ribu per tahun.

Ia melanjutkan, iuran Tapera sebesar 3 persen gaji akan diterapkan setelah ada peraturan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Nanti akan berjalan untuk ASN yang setengah persen APBN setelah ada peraturan menteri dari Kemenkeu. Selanjutnya untuk pekerja swasta setelah ada Peraturan Menteri dari Kemnaker," tandasnya. (*)