Jakarta, tvonenews.com – Polisi menerjunkan sebanyak 1.626 personel untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa Tapera yang akan berlangsung di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (6/6/2024).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan pengamanan dan memperlancar jalannya aksi kegiatan yang akan berlangsung siang ini.

"Hari ini kami siap mengamankan warga yang akan menyampaikan pendapat dan kami menerjunkan 1.626 personel yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas," ucap Susatyo saat dikonfirmasi, Kamis.

Sementara itu, Susatyo mengatakan, untuk rekayasa lalu lintas nantinya bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan.

"Jika diperlukan, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas, maka kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di sekitaran Monas agar mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan akan ada aksi penyampaian pendapat," ujar Kapolres.

Susatyo menekankan bahwa siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang penyampaian pendapat hak setiap warga negara, tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya.

"Sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap di patuhi supaya semua kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif," ucap dia.

Lebih lanjut, Susatyo menegaskan bahwa seluruh personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Dia juga menekankan bahwa personelnya akan bertindak secara humanis dalam melakukan pengamanan demonstrasi ini. 

"Tidak ada gerakan lainnya, perintah dan kendali dari saya sebagai Kapamwil. Selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis," pungkasnya.

Diketahui, ribuan buruh akan melakukan aksi menolak tapera di Istana Negara pada 6 Juni 2024.

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, ribuan buruh bakal melakukan unjuk rasa di depan Istana pada hari Kamis, 6 Juni 2024.

"Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat perkerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA," ujar Said Iqbal.

"Aksi dimulai pukul 10.00 dengan titik kumpul di depan Balaikota dan begerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda," lanjutnya.

Menurut Said Iqbal, kebijakan Tapera merugikan dan membenani pekerja dengan iuran. Di mana meski setelah mengiur selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak memberikan kepastian bisa memiliki rumah.

Selain itu, dalam Tapera, Pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Hal ini karena Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.

"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," lanjutnya.

Selain aksi menolak PP Tapera, isu lain yang diangkat dalam aksi ini adalah Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, Tolak KRIS BPJS Kesehatan, Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan Hapus OutSourching Tolak Upah Murah (HOSTUM). (rpi/rpi)