Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menyoroti target kemiskinan ekstrem dalam asumsi makro di rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mempertanyakan mengapa angka kemiskinan ekstrem dalam asumsi target pembangunan itu dikosongkan.

"Untuk kemiskinan ekstrem ini sudah tidak ada ya sejak Pemilu selesai? Jadi tidak ada yang ekstrem lagi miskinnya?" kata Dolfie saat rapat dengan Kementerian Keuangan, Bappenas dan Bank Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (6/6/2024).

"Bansos (bantuan sosial) udah selesai, Pak," celetuk salah satu anggota Komisi XI yang lain.

-

-

Kemiskinan ekstrem memang menjadi salah satu isu yang ramai dibicarakan ketika Pemilihan Presiden 2024 lalu. Hal ini yang menjadi alasan Dolfie terkejut.

"Setelah Pemilu selesai ga ada lagi kemiskinan ekstrem? Ini bagaimana kemiskinan ekstrem, Pak?" kata Dolfie melanjutkan.

"Targetnya tahun ini memang mendekati 0%, Pak, jadi sama dengan tahun 2024, tahun 2025 0%," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

"Kalau 2025 ditemukan kemiskinan ekstrem itu bagaimana?" tanya Dolfie.

Suharso memberikan saran data kemiskinan ekstrem itu untuk dimasukkan dahulu ke data tingkat kemiskinan. Namun, saran itu langsung ditolak.

Dolfie seolah menyindir program bansos Presiden Jokowi yang jor-joran menjelang Pemilu Presiden 2024. "Kok bisa kemiskinan ekstrem hanya tahunan, Pak, masa penanggulangan kemiskinan ekstrem cuma untuk 2024," kata dia.

Suharso menjelaskan bahwa data kemiskinan ekstrem yang dimiliki oleh pemerintah masih data lama. Dia mengatakan target kemiskinan ekstrem itu akan dimasukan ketika sudah ada survei terbaru tentang kemiskinan.

"Karena kalau kita gunakan angka sekarang kita gunakan 1,9, nah kalau gunakan angka ini kita sudah dekati 0%, itu penjelasan saya," kata dia.

"Saya usul 0% sama dengan 2024," jawab Dolfie.

Perdebatan mengenai target kemiskinan ekstrem ini sempat membuat rapat yang hampir selesai menjadi dilanjutkan. Beberapa anggota Komisi XI pun menyarankan agar target pengentasan ekstrem dibuat menjadi 0%. Sementara, wakil pemerintah mengatakan angka kemiskinan ekstrem bisa dibahas lebih lanjut ketika data terbaru dari Badan Pusat Statistik sudah muncul.

Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data terbaru mengenai kemiskinan ekstrem akan dirilis lembaganya pada 1 Juli 2024. Artinya, tinggal menunggu satu bulan untuk mendapatkan data yang lebih valid untuk menentukan target pengentasan kemiskinan di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, usul itu lagi-lagi ditolak DPR. Hingga pada akhirnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk menetapkan target kemiskinan ekstrem pada 2025 0% sama seperti 2024.

Adapun dalam rapat ini Komisi XI DPR dan pemerintah berhasil menyepakati sejumlah asumsi makro untuk pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan APBN 2025.

Adapun sejumlah asumsi yang disepakati di antaranya asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, dan indikator pembangunan.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro, Komisi XI dan pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,1%-5,5%; dan inflasi pada rentang 1,5%-3,5%. Selain itu, disepakati pula nilai tukar Rupiah berada pada rentang Rp 15.300-Rp 15.900/US$. Angka tersebut sedikit berubah dari usulan awal pemerintah, yaitu pada rentang Rp 15.300-Rp 16.000/US$.

Selanjutnya, pemerintah dan DPR juga menargetkan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun sebesar 6,9%-7,2%.

Untuk target pembangunan, pemerintah dan DPR menyepakati tingkat pengangguran terbuka ada pada rentang 4,5-5,0%; tingkat kemiskinan 7,0-8,0%; kemiskinan ekstrem 0%; gini rasio 0,379-0,382; dan indeks modal manusia 0,56.

Sementara untuk indikator pembangunan, pemerintah dan DPR menetapkan Nilai Tukar Petani 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan 105-108.

[-]

-

Harga Beras Mengancam, Yakin Target Kemiskinan Ekstrem 0% Tercapai?
(rsa/mij)