PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf secara blak-blakan membahas mengenai izin tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang baru saja disahkan Jokowi.

Dia pun tak menutupi fakta bahwa keluarnya izin ormas keagamaan untuk mengelola tambang merupakan janji Jokowi kepada NU pada 2021 lalu. 

"Mungkin sebetulnya ya, ini khusnuzon kami, yang paling dipikirkan memang NU. Mungkin loh ini. Karena NU punya umat begitu besar, survei-survei mengatakan Lebih dari Separuh penduduk Indonesia ini mengaku NU," tutur Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers pada Kamis 6 Juni 2024.

Dia pun mengungkapkan bahwa NU membutuhkan revenue alias pemasukan dana untuk mengurus umatnya. Apalagi, ormas Islam itu memiliki lebih dari 30.000 pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan lain yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya-sumber daya, dan sekarang realitasnya kita sudah ketahui bahwa sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri itu tidak lagi mencukupi. Sehingga perlu ada intervensi dalam soal ini," ujar Yahya Cholil Staquf.

"Maka, NU butuh revenue," ucapnya menambahkan.

Di tengah kebutuhan itu, Pemerintah kemudian memberikan kesempatan bagi ormas Islam. Sehingga, Jokowi berjanji akan menyediakan konsesi tambang untuk NU pada saat Pembukaan Muktamar ke-34 di Lampung yang digelar Desember 2021 lalu.

Meski pada saat itu Yahya Cholil Staquf belum menjadi Ketum PBNU, tetapi dia menilai apa yang disampaikan Jokowi merupakan bentuk perhatian pemerintah. Mereka pun menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas-ormas keagamaan di Tanah Air.

"Kemudian Bagaimana NU menyikapi ini? Nah NU ini seperti saya katakan, butuh. NU ini butuh apa pun yang halal, yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi," katanya.

"Karena keadaan di bawah ini memang sudah sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin," ujar Yahya Cholil Staquf menambahkan.

Yahya Cholil Staquf kemudian membeberkan seperti apa kondisi lembaga pendidikan yang dimiliki NU. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur.

"Itu santrinya total 43.000 dengan infrastruktur yang sangat terbatas. Sehingga satu kamar seluas kira-kira 3X3 meter itu diperuntukkan rata-rata bagi 60 sampai 70 orang santri. Bayangkan," ucapnya.

"Sehingga mereka hanya bisa pakai kamar itu untuk menaruh barang, dan mereka tidur di sembarang tempat. Untuk tidur itu mereka harus tidur di emperan kelas, di masjid, karena gak ada fasilitas kamar untuk tidur," tutur Yahya Cholil Staquf menambahkan.

Dia pun menekankan, jika menunggu afirmasi pemerintah secara langsung, mereka harus berhadapan dengan berbagai macam parameter birokrasi yang memakan waktu. Sehingga, izin tambang yang dikeluarkan Pemerintah untuk ormas keagamaan dinilai menjadi jalan bagi NU untuk mendapatkan pemasukan.

"Misalnya kami juga punya Muslimat NU itu mengelola ribuan taman kanak-kanak dan raudhatul athfal. Banyak ribuan Taman kanak-kanak dan raudhatul athfal itu guru-gurunya cuma diberi honor yang sangat minimal. Saya tahu sendiri ada yang cuma Rp150.000 sebulan, honor guru Raudatul atfal ini," kata Yahya Cholil Staquf.

"Ini kan semua inisiatif komunitas, komunitas sendiri yang bikin, ditopang dengan kapasitas komunitas. Ya gurunya sih ikhlas semua, cuma yang ngelihat itu kan gak tega sebetulnya," ujarnya menambahkan.

Yahya Cholil Staquf pun menegaskan bahwa komunitas NU sudah tidak memiliki kapasitas lebih untuk menopang dengan kuat. Hal-hal itulah yang membuat NU sangat membutuhkan izin tambang tersebut.

"Kami memang sudah membuat ikhtiar-ikhtiar, tetapi membuat perusahaan baru yang dijamin ini sungguh-sungguh nanti revenue-nya masuk ke organisasi, bukan kepada individu-individu. Sehingga misalnya kalau saya nanti selesai masa bakti, gak bisa saya bawa pulang perusahaannya itu. Jadi tetap jadi miliknya NU," tuturnya.

"Ini kita sudah desain sedemikian rupa, kan juga perlu waktu sampai ini betul-betul menghasilkan revenue yang signifikan. Nah maka ketika pemerintah memberi peluang membuat kebijakan afirmasi ini, kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap. Wong butuh, gimana lagi," kata Yahya Cholil Staquf menambahkan.***