“Kepentingan masyarakat belum tentu sejalan dengan Presiden Jokowi yang mementingkan stabilitas pascalengser nantinya,” ujar Zaenur kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini. 

Zaenur mengatakan sulit percaya Jokowi ingin KPK kuat. Apalagi, pada era Jokowi KPK justru semakin lemah, semisal lewat revisi Undang-Undang KPK, memilih Firli Bahuri cs sebagai pimpinan KPK. 

Jokowi juga dianggap turut bertanggung jawab dalam menyingkirkan penyidik dan pegawai KPK yang berintegritas melalui tes wawasan kebangsaan. “Indeks persepsi korupsi jatuh di tangan Jokowi,” kata Zaenur. 

Zaenur tentu berharap dugaannya salah. Ia menantang pansel capim dan dewas KPK berani menolak calon titipan, pesanan, dan tahan terhadap tekanan dari pemerintah, pembantu presiden, dan aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan.

Ia juga mengingatkan agar pansel memperhatikan masukan dari masyarakat sipil. Pansel juga harus memastikan tak ada "kuota" untuk kepolisian maupun kejaksaan dalam daftar capim KPK. 

“Saya tidak berharap banyak pada pansel ini. Tetapi, semoga harapan saya salah. Jadi saya tantang pansel untuk membuktikan tidak seperti yang saya katakan,” ucapnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (Maki) Boyamin Saiman meminta pansel melibatkan para psikolog dan pakar dalam proses seleksi. Dengan begitu, pansel bisa menguliti karakter para capim KPK hingga sedalam-dalamnya. 

"Tidak hanya sosok baik dan integritas, tapi juga sifat serakah dan tabiat one man show harus di-filter. Bagi KPK, kerja sama tim sangat diperlukan," kata Boyamin kepada Alinea.id. 

Lebih jauh, ia berharap proses  seleksi pimpinan KPK digelar secara terbuka supaya publik bisa turut mengawasi dan memberikan masukan secara langsung kepada pansel. "Bahkan harusnya melibatkan tim pakar,” cetus Boyamin.