“Pemerintah sangat zalim kalau misalnya (membiarkan) terjadi seperti itu. Akhirnya dari latar belakang itulah kami melakukan upaya untuk penertiban terkait dengan KK ini,” ujarnya.

Dari temuan tersebut, lanjutnya, Pemkot memberlakukan kebijakan pecah KK bisa dilakukan dengan catatan. Pertama anak dari anggota KK tersebut sudah menikah maupun memiliki anak, kedua perceraian, serta yang terakhir dalam satu alamat hanya bisa dihuni tiga KK.

“Dengan penghitungan keluarga berencana satu keluarga dua anak, dan ketika seorang anak itu menikah menurut rasional kami, itu berarti sudah mampu. Berarti sudah mampu ketika mau membangun rumah tangga itu berarti sudah mampu segalanya lah,” ucapnya.

Menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) No 403 Tahun 2002, standar luas hunian untuk satu orang adalah sembilan meter persegi, untuk tiga orang 26 meter persegi, dan empat orang 36 meter persegi.

Kepala Dispendukcapil Surabaya itu juga mengungkapkan, kalau kebijakan ini merupakan bentuk intervensi Pemkot di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya untuk memberikan kehidupan yang layak kepada warga. Seiring dengan pemberdayaan masyarakat lewat program Padat Karya untuk mengentas kemiskinan.

“Tujuannya sebenarnya bagaimana masyarakat kita ini layak. mohon maaf, ketika orangnya tidak ada di tempat ternyata data di statistik BPS itu data kemiskinan di sana besar, dan waktu dicek di lapangan tidak ada, ya itu yang mau kita intervensi sehingga harus melakukan penertiban itu,” jelasnya.

Adapun terkait data kemiskinan di Surabaya, kata Eddy, saat ini jumlahnya ada di angka 33 ribu jiwa. “Bapak Wali Kota mencanangkan, pokoknya sampai akhir tahun harus tinggal 15 ribu, sehingga intervensinya sangat luar biasa terhadap orang-orang miskin ini,” jelasnya. (bil/ipg)