PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mulai Juli 2024. Kepindahan Jokowi ke IKN masih menunggu pasokan air baku tersedia terlebih dahulu. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Jokowi saat meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN. 

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Rabu, 5 Juni 2024.

Menurut penjelasan Jokowi, pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah diresmikan pada Selasa, 4 Juni 2024. 

"Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengungkapkan bahwa progres pembangunan  Istana Kepresidenan di IKN sudah mencapai sekitar 80 persen, baik bagian interior maupun eksteriornya.

Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan Istana Kepresidenan akan selesai sesuai target waktu. Mengingat, Istana Kepresidenan dan infrastruktur lainnya akan digunakan untuk Upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang 

"Untuk persiapan 17-an sudah hampir final. Nggak ada masalah di lapangan, tadi kita cek satu per satu dari lokasi venue, kemudian tata urutan upacara, semuanya nggak ada masalah. Jadi, pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus,” ucapnya. 

Jokowi Nginap di Rumdin Menteri PUPR

Jokowi mengaku dirinya sempat menginap di rumah dinas Menteri PUPR di IKN pada Selasa, 4 Juni 2024 malam. Menurut Jokowi, ia bisa tidur nyenyak di rumah dinas tersebut. 

"Tadi malam saya nginepnya di rumah menteri, rumah dinas Menteri PUPR. Ya pagi tadi sangat indah, kemarin waktu sunset matahari terbenam indah sekali dan ya suasana itu yang saya sampaikan. (Saya) tidur nyenyak sekali," tuturnya. 

38 Kementerian dan Lembaga yang Pindah Duluan ke IKN

Pada April 2024 lalu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan 38 kementerian dan lembaga yang diprioritaskan untuk pindah ke IKN pada tahap pertama. Berikut rinciannya;

Setjen DPR Setjen DPD Setjen MPR Setjen BPK Mahkamah Agung Komisi Yudisial Kemenko Marves Kemenko Perekonomian Kemenko Polhukam Kemenko PMK Kementerian Pertahanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Hukum & HAM Kementerian Keuangan Kementerian PUPR Kementerian PPN/Bappenas Kementerian PANRB Kementerian ATR/BPN Kementerian Setneg Kementerian LHK Kementerian ESDM Kementerian Kesehatan Kementerian Perdagangan Kementerian Kominio Sekretariat Kabinet BMKG Bapanas BPIP BIN KSP BSSN BNPB Wantimpres KPK Kejaksaan BPKP BNPP

Itu lah sejumlah informasi terbaru mengenai IKN.***