PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir Juni atau awal Juli 2024 mendatang. Rencana itu disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono. 

Menurut penjelasannya, Jokowi berkantor di IKN jika pasokan air baku di wilayah tersebut sudah tersedia.

"Juni ini air sudah masuk. Sekarang lagi diambil pompanya. Tanggal 7 Juni sampai di Balikpapan, kita instal. Ini tanggal 3 Juni diambil (pompanya), 7 Juni air sampai di Balikpapan, diinstal, mudah-mudahan akhir Juni atau awal Juli," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 3 Juni 2024.

Kementerian PUPR memastikan progres pembangunan Istana Negara dan Kantor Presiden, termasuk lapangan upacara akan berjalan sesuai target. Fasilitas-fasilitas itu pun diharapkan bisa dimanfaatkan untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. 

HUT Kemerdekaan RI dijadikan sebagai titik awal pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke IKN secara bertahap.

Sebelumnya, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengungkapkan bahwa Istana Negara dan Kantor Presiden di IKN sudah bisa berfungsi pada Juli 2024.

Nantiya, kedua bangunan tersebut akan dilengkapi dengan kebutuhan air, listrik, dan internet. Seluruh bangunan di wilayah IKN pun akan mendapatkan hal yang sama.

Terkait dengan air, Kementerian PUPR sedang menyiapkan air baku dari intake Sepaku, Penajam Paser Utara. 

Teruntuk listrik, PLN akan menyediakan pasokan listriknya, yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sekitar 50 megawatt. Sedangkan, persoalan internet akan diurus oleh Telkom. 

38 Kementerian dan Lembaga yang Pindah Duluan ke IKN

Pada April 2024 lalu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan 38 kementerian dan lembaga yang diprioritaskan untuk pindah ke IKN pada tahap pertama. Berikut rinciannya;

Setjen DPR Setjen DPD Setjen MPR Setjen BPK Mahkamah Agung Komisi Yudisial Kemenko Marves Kemenko Perekonomian Kemenko Polhukam Kemenko PMK Kementerian Pertahanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Hukum & HAM Kementerian Keuangan Kementerian PUPR Kementerian PPN/Bappenas Kementerian PANRB Kementerian ATR/BPN Kementerian Setneg Kementerian LHK Kementerian ESDM Kementerian Kesehatan Kementerian Perdagangan Kementerian Kominio Sekretariat Kabinet BMKG Bapanas BPIP BIN KSP BSSN BNPB Wantimpres KPK Kejaksaan BPKP BNPP

Itu lah sejumlah informasi terbaru mengenai IKN.***