Demo Tolak Tapera, Ribuan Buruh Bakal Kepung Istana Besok Kamis
Rilis.id Jenis Media: Nasional
RILISID, Jakarta — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memastikan, akan ada ribuan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis (6/6/2024).
Said Iqbal mengatakan, ribuan buruh itu akan melakukan demonstrasi dengan titik kumpul di depan Balaikota dan bergerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda. Ia menyebut aksi itu akan dimulai pukul 10.00 WIB.
Ia mengungkapkan, ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja.
"Seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (4/6/2024).
Said Iqbal kemudian membeberkan alasan buruh menolak Kebijakan Tapera. Menurutnya, kebijakan itu akan merugikan buruh lantaran tidak ada jaminan mereka akan mendapatkan rumah di masa pensiun nanti.
"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," ujar Said Iqbal.
Presiden Partai Buruh itu menambahkan, para demonstran juga akan mengangkat isu lain dalam aksi mereka, di antaranya soal mahalnya uang kuliah tunggal (UKT), KRIS BPJS Kesehatan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan juga upah murah.
Said Iqbal menilai, tingginya UKT membuat para buruh akan kesulitan mewujudkan impiannya memberikan pendidikan tinggi kepada anak-anaknya. Sehingga, menurutnya, UKT mahal juga menjadi isu penting bagi para buruh.
Kemudian terkait kebijakan KRIS, para buruh menganggap hal itu justru menurunkan kualitas layanan kesehatan.
"Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh rakyat," ucap Said Iqbal.
Selanjutnya sial Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap oleh para buruh sebagai simbol ketidakadilan yang melegalkan eksploitasi.
"Tidak ketinggalan, dalam aksi 6 Juni, buruh juga menuntut Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM)," tutup Said Iqbal. (*)
Sentimen: negatif (99.6%)