Harianjogja.com, SLEMAN—Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyalurkan bantuan kebencanaan kepada 29 warga di kantor Pemkab, Senin (3/6/2024). Diharapkan bantuan ini bisa meringankan para kobran terdampak bencana dalam rentang waktu Februari hingga April.

“Ini bentuk perhatian dan kepedulian Pemkab Sleman kepada Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam,” kata Kustini, Senin siang.

Ia berharap dengan bantuan ini bisa memberikan manfaat. Selain itu, para korban diberikan motivasi untuk bangkit sehingga bisa menjalani kehidupan seperti sedia kalanya.

Lebih lanjut, Kustini mengatakan, Kabupaten Sleman termasuk dalam wilayah rawan bencana. Hal ini mengacu dengan peristiwa yang terjadi beberapa tahun ke belakang.

Berbagai bencana seperti erupsi gunung Merapi, gempa bumi, angin kencang, tanah longsor, banjir, kebakaran dan lain sebagainya. Kustini berpesan kepada masyarakat untuk selalu siaga dan memahami mitigasi bencana jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam agar dampaknya bisa ditekan sekecil mungkin.

BACA JUGA: Sleman Jadi Kabupaten dengan SDM Paling Maju se-Indonesia, Kustini: Ini Keberhasilan Warga

“Sleman termasuk kawasan rawan bencana. Penting bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan untuk memahami mitigasi bencana. Yang tak kalah penting harus selalu siaga terhadap potensi bencana,” kata Bupati.

Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Makwan mengatakan, bantuan diberikan kepada 29 warga Sleman yang berasal dari sepuluh padukuhan di tujuh kalurahan di tujuh kapanewon. Total bantuan yang diberikan berupa uang sebesar Rp24.100.000.

“Sudah diberikan kepada para korban dan penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ibu Bupati,” katanya.

Menurut dia, sebelum bantuan diberikan dilakukan terlebih dahulu proses verifikasi lapangan. Verifikasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, namun juga mengetahui tingkatan kerusakan yang dialami warga.

Melalui kegiatan ini, maka bisa ditentukan besaran nominal santunan yang diterima oleh masing-masing warga. “Tentunya agar bantuan bisa tepat sasaran dan jumlah yang diberikan disesuikan dengan tingkat kerusakan. Makanya dibutuhkan proses verifikasi di lapangan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News