JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI Sugiyanto diminta dapat menyelesaikan masalah mafia hukum yang kerap terjadi di Indonesia.

"Kami menggugat mafia hukum yang saat ini memiliki modus-modus industri hukum. Industri hukum yang kami maksud adalah laporan terkait pokok pemalsuan dinyatakan sebagai teknis Yuridis," ujar Advokat Hanry Sulistio, Senin (3/6/2024).

Dinyatakannya, pokok pemalsuan sebagai teknis yuridis, bagi Suliatio tidak bisa diterima. Pasalnya, pemalsuan bukanlah tindakan hukum yang dibenarkan melainkan delik hukum yang seharusnya ditangkap. Dengan begitu maka seolah-olah pemalsuan adalah sesuatu yang benarkan.

Namun, dirinya menilai ada oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik yang mempunyai dampak buruk yang luas terhadap penegakan kasus hukum.

"Kami mempertanyaman kepada pimpinan tertinggi di Republik Indonesia ini apakah panglima tertinggi itu hukum atau kekuasaan. Karena dilihat dari fundamental saat ini dan sampai kami melakukan gugatan terhadap oknum-oknum ini erat dengan kekuasaan. Padahal amanat konstitusi UUD Pasal 1 Ayat 3 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan," kata Sulistio.

Sulistio juga menduga ada oknum pimpinan penegak hukum melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi di bawah. Padahal semestinya mereka harus menjadi teladan penegakan hukum terhadap bawahannya.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Dirinya menyadari perlawanannya terhadap mafia hukum yang juga diduga dilakukan oleh sejumlah pimpinan lembaga hukum mempunyai risiko besar. Intimidasi bahkan diseret ke meja hukum risiko yang disadar oleh Sulistio, dapat dialami. Namun, dirinya menegaskan siap menerima risiko tersebut karena tidak ingin hukum Indonesia dikuasai oleh mafia hukum.

Pengacara asal Samarinda itu mengatakan memperbaiki hukum lebih penting dibandingkan pembangunan. Penegakan hukum yang baik maka pembangunan pun akan berjakan bagus. Karena itu, ia berharap hukum di Indonesia ditegakkan sebaik-baiknya oleh aparatnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Follow