JAKARTA - Hari Lahir (Harlah) Pancasila resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Keputusan ini diambil setelah Nahdlatul Ulama (NU) secara resmi mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari kelahiran Pancasila.

Melansir NU Online, usulan tersebut disampaikan dalam peringatan Harlah ke-93 NU di Lapangan Candra Wilwatikta, Pasuruan, Jawa Timur, yang dihadiri sekitar 15.000 orang dari kalangan warga NU dan ormas-ormas se-Jawa Timur.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menyatakan bahwa NU telah melakukan berbagai kajian akademis, baik historis maupun ideologis.

"Hasilnya tidak dapat dipungkiri bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 itulah di depan Sidang BPUPKI Bung Karno untuk pertama kalinya mencetuskan dan menawarkan gagasannya tentang lima dasar Indonesia merdeka yang beliau beri nama Pancasila," ujar Kiai Said, Sabtu 30 April 2016 silam.

Megawati Soekarnoputri, yang diundang khusus oleh panitia Harlah ke-93 NU sebagai Presiden RI ke-5 dan putri Bung Karno, menerima dokumen kajian akademis yang disusun oleh PBNU tentang penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh KH Said Aqil Siroj di hadapan 15.000 hadirin dan tokoh-tokoh NU se-Jawa Timur.

Penetapan Hari Lahir Pancasila dianggap penting untuk mengokohkan dasar negara sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

NU, dengan sejarah panjangnya dalam merumuskan dan menegakkan Pancasila, memberikan masukan berharga agar Harlah Pancasila diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Juni.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Sebelumnya, KH Said Aqil Siroj, dalam Seminar Pancasila pada 1 Maret 2016 di Surabaya, Jawa Timur, mengungkapkan bahwa masukan NU juga berasal dari tokoh NU yang juga Pahlawan Nasional, KH Masjkur, yang pernah mengusulkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Usulan tersebut berakar dari pidato Soekarno dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, di mana Bung Karno mengemukakan lima konsep dasar negara Indonesia: kebangsaan, internasionalisme, permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan.

Proses perjuangan kemerdekaan Indonesia telah melalui tahapan dan usaha panjang, baik fisik maupun diplomatis, termasuk merumuskan dasar dan ideologi negara melalui BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada Maret 1945 dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada Agustus 1945.

Pada 1 Maret 1945, Pemerintah Pendudukan Bala Tentara Jepang di Jawa mengumumkan berdirinya BPUPKI dengan 69 anggota dan KRT Radjiman Wedyodiningrat sebagai Ketua.

BPUPKI menggelar dua kali sidang, yakni pada 29 Mei-1 Juni 1945 dan 10-16 Juli 1945. Sidang pertama menetapkan Dasar Negara Pancasila dan sidang kedua menetapkan rancangan UUD 1945.

Dalam sidang pertama, pada 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mengucapkan pidato yang berisi tentang asas-asas dasar negara. Pada sidang 31 Mei, Soepomo juga mengungkapkan dasar-dasar negara.

Akhirnya, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyodorkan lima poin dasar negara yang kemudian disebutnya sebagai "Pancasila".

Awalnya, Panitia Sembilan, yang terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, KH A. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Ahmad Subardjo, dan Mohammad Yamin, merumuskan Piagam Jakarta.

Namun, pada 17 Agustus 1945, Mohammad Hatta menyampaikan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian Timur yang mengancam akan memisahkan diri jika poin “Ketuhanan” tidak diubah esensinya. Setelah berdiskusi dengan para tokoh agama, termasuk Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, dan Teuku Moh. Hasan, disepakatilah bunyi poin pertama Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

KH Wahid Hasyim memainkan peran penting dalam menegaskan konsep "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai konsep tauhid dalam Islam, memastikan bahwa konsep ini inklusif dan dapat diterima oleh semua agama di Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar negara yang merepresentasikan seluruh bangsa Indonesia yang majemuk.

Dalam arti, negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan negara yang berupaya mengembangkan kehidupan beragama dan keagamaan (Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila, 2010: 91).

Peran Kiai Wahid Hasyim tidak hanya dalam menjabarkan Pancasila secara teologis dan filosofis, tetapi juga dalam menegaskan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia inklusif terhadap seluruh bangsa, sehingga Pancasila menjadi dasar negara yang merepresentasikan semua lapisan masyarakat Indonesia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari