LUBLJANA, iNews.id - Perdana Menteri Robert Golob menegaskan pemerintahannya menyetujui keputusan untuk mengakui berdirinya negara Palestina. Negara bekas pecahan Yugoslavia itu menjadi negara Eropa keempat yang mendeklarasikan negara Palestina setelah Spanyol, Norwegia, dan Irlandia untuk putaran terbaru ini.

“Pemerintah telah membuat keputusan untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967 atau perbatasan yang harus disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian di masa depan,” kata Golob, dikutip dari RT.

Baca Juga

Artis Indonesia yang Serukan All Eyes on Rafah, Bersatu Bela Palestina

Dia menegaskan keputusan itu tidak ditujukan untuk menentang Israel, namun sebagai pesan perdamaian.

Golob menjelaskan, pemerintahannya mendorong keputusan itu secara cepat terkait serangan mematikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Kota Rafah dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga

All Eyes on Rafah Viral di Medsos, Penggemar Desak Taylor Swift Bersuara untuk Palestina

Presiden Slovenia Natasa Pirc Musar dan Menteri Luar Negeri Tanja Fajon juga mendukung keputusan tersebut seraya menegaskan tidak ada alasan untuk menundanya.

“Perang semakin meningkat, tidak ada negosiasi (atas) Gaza,” kata Fajon.

Baca Juga

Raja Salman Undang 1.000 Warga Palestina Korban Kekejian Israel Berhaji Tahun Ini

Pemerintah Slovenia langsung mengibarkan bendera Palestina sejajar dengan bendera nasional dan Uni Eropa di luar gedung pemerintah Kota Ljubljana pada Kamis lalu.

Namun langkah tersebut masih harus melewati meja parlemen. Para anggota legislatif akan bertemu pada Selasa pekan depan untuk melakukan pemungutan suara apakah menerima atau menolak ratifikasi pengakuan negara Palestina.

Baca Juga

Presiden Macron Sebut Prancis Siap Akui Palestina sebagai Negara, tapi....

Berdasarkan perhitungan kursi, agak sulit untuk mendapat persetujuan ratifikasi pengakuan negara Palestina. Pasalnya untuk mendapat persetujuan dibutuhkan 90 suara, sementara tak ada satu partai pun, termasuk koalisi pemerintah, yang memiliki suara sebanyak itu di Majelis Nasional.

Editor : Anton Suhartono