JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti potensi politik uang dalam Pilkada Serentak 2024 yang disebut sebagai salah satu isu krusial.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai, praktik politik uang berpotensi berlangsung di beberapa tahapan krusial, mulai dari pendaftaran berupa jual beli dukungan parpol, masa kampanye, hingga masa tenang jelang pemungutan suara.

"Ini tugas kita bersama, Sentra Gakkumdu juga menindak dan menelusuri terkait politik uang," kata Bagja dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2024 di Wilayah Papua, dikutip dari situs resmi Bawaslu RI pada Jumat (31/5/2024).

Ia mengeklaim, praktik politik uang susah untuk diselisik.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda di Wilayah Papua Bantu Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pilkada Serentak 2024

"Begitu kami patroli pengawasan politik uang, tiarap semua. Ketika kami kembali ke kantor, (politik uang) marak lagi," ujar Bagja.

Ia juga menyoroti beberapa isu krusial lain berkaitan dengan potensi kerawanan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Bagja menyinggung soal kemungkinan pertahanan yang maju kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah, termasuk para ASN yang selama jeda waktu 1-2 tahun belakangan beroleh kesempatan untuk duduk sebagai penjabat (pj) kepala daerah.

Ia mengingatkan, ketentuan cuti di luar tanggungan negara harus dipatuhi dengan benar oleh para petahana yang ingin maju kembali sebagai calon kepala daerah.

Baca juga: KPU Susun Perbaikan Sirekap untuk Pilkada Serentak 2024

"Ini harus kita sampaikan kepada teman-teman pj kepala daerah yang mau maju tentu harus memperhatikan beberapa hal," kata dia.

Selain itu, netralitas ASN juga menjadi salah satu potensi kerawanan yang diprediksi masih akan terjadi pada pilkada nanti.

Menurut Bagja, indikasi ini salah satunya terlihat dari potensi majunya elit birokrat daerah yang memiliki jabatan strategis untuk maju dalam kontestasi.

"Mobilisasi ASN menjadi sarana yang efektif untuk mendulang suara," ucap dia.