PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyinggung gencarnya tuntutan rakyat agar kuliah gratis di Indonesia. Dia menegaskan selama ini masyarakat keliru soal anggapan pendidikan gratis dalam negeri.

Menurutnya, tak ada yang gratis di dunia tetapi yang ada hanya bentuk pembayaran atau pertukaran nilai yang tidak eksplisit. Misalnya, kata Sri Mulyani, negara-negara yang berada di wilayah Eropa Utara atau Nordik.

Pasalnya, biaya kuliah di sana gratis tetapi hal itu merupakan hasil dari pembayaran pajak tinggi dari masyarakatnya. Pemerintahan Nordik menerapkan wajib pajak 70 persen.

Sri Mulyani menjelaskan, jika sistem jejaring sosial seperti negara Nordik ingin diimplementasikan di tanah air, maka masyarakat harus siap dikenakan pajak dengan nominal sangat besar.

Sri Mulyani mengungkapkan demikian dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Dia mengisyaratkan bahwa harus selalu ada yang dikorbankan untuk setiap kemudahan yang hendak didapat.

“Waktu saya jadi Menteri Keuangan, sering juga orang menyeletuk ‘mbok kaya Nordic Country itu loh’ segala macam bebas sampai perguruan tinggi enggak perlu bayar apa-apa,” kata Sri Mulyani.

“Memang anak itu enggak bayar, yang bayar itu orang tuanya, pajak bisa 65-70 persen dari pendapatan mereka,” ucap dia lagi.

Menkeu Sri Mulyani melanjutkan, anggapan gratis tidak berarti bebas biaya sama sekali. Ada pihak yang dibebankan pembiayaan bersangkutan dengan system pembayaran bermacam-macam, salah satunya dari pemungutan pajak.

“Orang anggap itu semuanya gratis. Enggak, ada yang bayar di dunia, enggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar,” ujarnya.

“Dalam hal ini, if you want to create social safety net seperti di Nordic Country, then you have to prepare for a very big high income tax, (kalau kamu ingin menciptakan jejaring keamanan sosial seperti di Nordik, maka kamu harus bersiap untuk membayar pajak penghasilan dalam jumlah sangat besar)” kata dia.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim resmi membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) 2024. Protes dan kisruh utamanya dari kalangan masyarakat menjadi pemicu paling besar.

Sebagai tindak lanjut dari pembatalan tersebut, Nadiem meminta perguruan tinggi supaya mencari dan menerima seluruh mahasiswa yang undur diri lantaran kebijakan terakhir.

"PTN perlu merangkul calon mahasiswa baru yang belum daftar ulang atau mengundurkan diri akibat UKT yang tinggi. Saya berharap, calon mahasiswa baru agar diberitahukan mengenai kebijakan terakhir pembatalan kenaikan UKT. Jika tidak jadi mengundurkan diri, perlu diterima kembali," kata Nadiem, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 28 Mei 2024.

Selain itu, Nadiem juga menyasar penerapan pembatalan ini untuk mahasiswa yang kadung bayar UKT dengan nominal lebih tinggi. Ia meminta pihak kampus agar mengembalikan kelebihan bayar kepada masing-masing mahasiswa yang bersangkutan.

"Bagi mahasiswa yang sudah membayar dengan UKT yang dinaikkan, maka perlu ditindaklanjuti oleh PTN agar kelebihan pembayaran dikembalikan atau diperhitungkan pada semester selanjutnya," ucapnya. ***