Jakarta, CNBC Indonesia - Para menteri Kabinet Indonesia Maju buka suara soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) setelah kebijakan iuran menimbulkan pro dan konta di masyarakat.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani dan Kementerian PUPR yang dikepalai Basuki Hadimuljono, melakukan sosialisasi kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini agar masyarakat paham manfaat dari Tapera.

"Itu mesti didalami nanti dengan sosialisasi dari Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, dikutip Kamis (30/5/2024).

-

-

Dengan simpanan yang akan dipotong dari gaji dan pengusaha sebesar 3%, ia memastikan akan banyak manfaat yang dirasakan masyarakat ketika ingin beli rumah maupun renovasi rumah.

Kebijakan pungutan simpanan yang berasal dari potongan gaji tersebut tertuang pada PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Potongan gaji 3% itu terdiri dari besaran 2,5% yang ditanggung pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja.

Manfaat utama yang akan bisa dinikmati para pekerja dengan adanya potongan itu menurutnya di antaranya ialah kemudahan memperoleh rumah hingga adanya biaya untuk renovasi rumah. Maka, dua aspek itu yang ia pastikan akan gencar disosialisasikan ke masyarakat.

"Jadi perlu dilihat mungkin benefitnya, dan tentu dikaji manfaat apa yang bisa diperoleh oleh para pekerja terkait dengan perolehan perumahan maupun untuk renovasi perumahan," tegasnya.

Airlangga mengaku pemerintah belum memiliki rencana untuk mengevaluasi kebijakan kewajiban pekerja dan pekerja mandiri menjadi peserta dana tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Meski ada banyak penolakan dari kalangan pekerja atau buruh dan pengusaha, Airlangga mengatakan, yang akan dilakukan pemerintah saat ini ialah menggencarkan sosialisasi manfaat Tapera. Ia pun akan meminta Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan untuk melakukan sosialisasi itu.

"Enggak (evaluasi), dipahami dulu ya, sosialisasi dulu," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, gaji pekerja yang dipotong tak lantas hilang. Dia menuturkan, gaji yang dipotong itu menjadi simpanan untuk membangun rumah.

"Kalau menurut saya yang dulu Tapera itu tabungan, bukan dipotong terus hilang, itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan... tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk bangun rumah," kata Basuki dikutip dari Detikcom, Kamis (30/5/2024).

Jokowi mengakui akan ada pro kontra terkait kebijakan itu. Masalah itu juga katanya, sempat terjadi pada saat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk golongan peserta non penerima bantuan iuran yang dibayari pemerintah.

Jokowi mengatakan saat itu pro kontra juga terjadi. Tapi setelah program berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, semua berjalan lancar.

Presiden Jokowi membenarkan bahwa akan ada pro kontra terkait kebijakan Tapera. Masalah itu juga katanya, sempat terjadi pada saat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk golongan peserta non penerima bantuan iuran yang dibayari pemerintah.

Jokowi mengatakan saat itu pro kontra juga terjadi. Tapi setelah program berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, semua berjalan lancar.

"Kalau belum memang biasanya ada pro kontra. Seperti dulu BPJS, yang di luar PBI juga ramai. Tapi setelah berjalan dan merasakan manfaatnya, pergi ke rumah sakit tak dipungut biaya, semua berjalan," katanya.

[-]

-

Gaji Pekerja Dipotong Untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung!
(haa/haa)