FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Benny K Harman menyatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) seharusnya tidak perlu menambah bantuan pengaman dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin seharusnya memberikan penjelasan terkait alasan menambah pengamanan dari Puspom TNI.

"Enggak perlu, enggak perlu begitu. Menurut saya Panglima TNI perlu tarik pasukan itu," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).

Benny meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan kepada publik alasan pihaknya meminta bantuan pengamanan dari TNI. Menurutnya, Burhanuddin juga mesti mengungkap masalah yang tengah terjadi saat ini, soal dugaan penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah.

Politikus Demokrat itu juga mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara dua institusi itu.

"Kasus konflik antara kejaksaan agung sama kepolisian ini hendaknya tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi, terutama pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pengusaha besar," tegasnya.

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sebelumnya mengirimkan personel untuk membantu peningkatan pengamanan di Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal ini menyusul dugaan adanya penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febri Adriansyah.

Hal itu sebagaimana dikabarkan dalam akun media sosial Instagram, Puspom TNI. Dalam unggahannya, Puspom TNI mengirimkan personel ke Kejagung yang dipimpin Letnan Satu Pom Andri.

"Situasi keamanan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengalami peningkatan pengawasan setelah adanya dugaan peristiwa penguntitan terhadap Jampidsus oleh anggota Densus 88. Untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut, personel Polisi Militer TNI dikerahkan guna melakukan pengamanan khusus yang dipimpin oleh Lettu Pom Andri," tulis Puspom TNI dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, dikutip Minggu (26/5/2024).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk respons untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, Puspom TNI juga turut bekerja sama dengan petugas keamanan Kejagung untuk mengantisipasi terjadinya potensi ancaman.

"Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan setelah kejadian tersebut. Personel Puspom TNI bekerja sama dengan pihak keamanan internal Kejaksaan Agung serta aparat penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi ancaman," bunyi unggahan Puspom TNI.

Aktivitas pengamanan Puspom TNI di Kompleks Kejagung meliputi patroli rutin, pemeriksaan kendaraan, serta pengawasan terhadap individu yang keluar masuk area
Kejagung. Langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban diinstitusi hukum tertinggi di Indonesia.

"Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan situasi keamanan di Kejaksaan Agung dapat terjaga dengan baik, sehingga para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan," tandasnya. (jpg)