Sentimen
Informasi Tambahan
Kasus: HAM
Perangi TPPO, Imigrasi Jakut Gelar Sosialisasi dan Pencanangan Desa Binaan
Gatra.com Jenis Media: Nasional
Jakarta, Gatra.com - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara(Jakut) melaksanakan Sosialisasi dan Pencanangan Desa Binaan Imigrasi. Ini sebagai bentuk upaya mencegah masyarakat di wilayah Jakut menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri yang masih marak terjadi.
"Kantor Imigrasi Jakarta Utara mengajak dan mencanangkan para perangkat kecamatan sampai dengan kelurahan ataupun pihak sekolah di wilayah Jakarta Utara untuk menjadi perpanjangan tangan Kantor Imigrasi Jakarta Utara dalam meminimalisir terjadinya praktik TPPO," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Qriz Pratama, dalam sambutannya di el Hotel Jakarta, Selasa (28/5).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, menyampaikan pesan senada dalam sambutannya.
"Kita sebagai anak bangsa dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana kita menghadapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hukum TPPO," kata Andika.
Ia juga mengajak para tamu undangan untuk bersama-sama memerangi TPPO agar tidak ada lagi korban. "Karena perhari ini agen-agen masih merekrut secara ilegal saudara-saudara kita yang ingin bekerja ke luar negeri," ujarnya.
Desa Binaan Imigrasi merupakan program Direktorat Intelijen Keimigrasian yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi terkait permohonan paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan Kantor Imigrasi.
Hal ini juga sebagai upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural melalui pemberian edukasi keimigrasian kepada masyarakat, khususnya calon PMI untuk meminimalisir terjadinya PMI Non Prosedural juga untuk mencegah masyarakat menjadi korban.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala Satuan Kerja Imigrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, dan stakeholder terkait dengan mendatangkan narasumber dari BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
61
Sentimen: negatif (96.2%)