Jakarta -

Norwegia, Spanyol dan Irlandia menjadi negara terbaru yang mengakui negara Palestina. Total 145 dari 193 negara anggota PBB yang telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Dilansir AFP, Selasa (28/5/2024), negara-negara tersebut mencakup banyak negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia termasuk Indonesia, namun tidak mencakup Amerika Serikat, Kanada, sebagian besar negara Eropa Barat, Australia, Jepang, Korea Selatan.

Pada bulan April lalu, Amerika Serikat diketahui menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk mencegah upaya Palestina menjadi negara anggota penuh PBB.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut rekap singkat upaya Palestina untuk mendapatkan status negara:

1988: Arafat memproklamirkan negara

Pada tanggal 15 November 1988, selama intifada atau pemberontakan Palestina pertama, pemimpin Palestina Yasser Arafat secara sepihak memproklamirkan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Pengumuman tersebut disampaikannya di Aljazair, pada pertemuan Dewan Nasional Palestina di pengasingan, yang mengadopsi solusi dua negara sebagai sebuah tujuan, dengan negara-negara Israel dan Palestina yang merdeka berdiri berdampingan.

Beberapa menit kemudian, Aljazair menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui negara Palestina merdeka.

Dalam beberapa minggu, puluhan negara lain, termasuk sebagian besar negara-negara Arab, India, Turki, sebagian besar Afrika dan beberapa negara Eropa tengah dan timur telah mengikuti langkah yang sama.

Gelombang pengakuan berikutnya datang pada akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011, pada saat krisis dalam proses perdamaian Timur Tengah.

Negara-negara Amerika Selatan termasuk Argentina, Brazil dan Chile menjawab seruan Palestina untuk mendukung klaim kenegaraan mereka.

Hal ini terjadi sebagai respons terhadap keputusan Israel untuk mengakhiri larangan sementara terhadap pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.

2011-2012: Pengakuan PBB

Pada tahun 2011, ketika perundingan perdamaian terhenti, Palestina terus melanjutkan kampanye untuk keanggotaan penuh PBB dalam Negara Palestina.

Upaya tersebut gagal, dalam sebuah langkah terobosan pada tanggal 31 Oktober tahun itu, badan kebudayaan PBB UNESCO memilih untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh. Sebagai tanggapan, Israel dan Amerika Serikat menangguhkan pendanaan mereka untuk badan tersebut. Mereka langsung keluar dari UNESCO pada tahun 2018, meskipun Amerika Serikat bergabung kembali tahun lalu.

Pada bulan November 2012, bendera Palestina dikibarkan untuk pertama kalinya di PBB di New York setelah Majelis Umum memutuskan untuk meningkatkan status Palestina menjadi "negara pengamat non-anggota".

Tiga tahun kemudian, Pengadilan Kriminal Internasional juga menerima Palestina sebagai negara pihak.

2014: Swedia Pertama di Eropa Barat

Pada tahun 2014, Swedia, yang memiliki komunitas Palestina yang besar, menjadi anggota UE pertama di Eropa Barat yang mengakui negara Palestina.

Tindakan ini dilakukan menyusul bentrokan yang terjadi hampir setiap hari selama berbulan-bulan di Yerusalem timur yang dianeksasi Israel.

Negara Palestina sebelumnya telah diakui oleh enam negara Eropa lainnya - Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Hongaria, Polandia, dan Rumania.

Israel bereaksi dengan marah terhadap tindakan Stockholm, dan Menteri Luar Negeri saat itu, Avigdor Lieberman, mengatakan kepada Swedia bahwa "hubungan di Timur Tengah jauh lebih kompleks daripada furnitur buatan IKEA".

2024: Dorongan Baru di Eropa

Serangan Israel yang tiada henti di Gaza, yang menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut telah menyebabkan sedikitnya 36.050 orang tewas, sebagai pembalasan atas pembunuhan oleh Hamas terhadap lebih dari 1.170 orang di Israel, telah meningkatkan dukungan di Eropa terhadap negara Palestina.

Setelah mendapat peringatan selama berbulan-bulan, Norwegia, Spanyol dan Irlandia pada hari Selasa akhirnya mengambil langkah tersebut, dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menggambarkannya sebagai masalah "keadilan bersejarah."

Malta dan Slovenia juga telah menyatakan "kesiapan" untuk mengakui negara Palestina ketika "keadaannya tepat".

Australia juga telah melontarkan kemungkinan untuk mendukung negara Palestina dan Presiden Emmanuel Macron juga mengatakan pertanyaan tersebut bukan lagi "hal yang tabu bagi Prancis" dan menegaskan hal itu harus dilakukan pada "saat yang tepat".

(lir/lir)