FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Fahira Idris ikut menyoroti terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) Ringan bahkan Gratis yang disinggung Presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

Menurut Fahira, paradigma pendidikan tinggi Indonesia perlu ditata kembali.

Dikatakan Fahira, paradigma pendidikan tinggi yang sudah mulai mengarah kepada industrialisasi perlu ditata kembali. 

"Sudah mulai mengarah kepada industrialisasi, perlu ditata kembali," ujar Fahirah dalam keterangannya di aplikasi X @fahirahidris (25/5/2024).

Fahira menyampaikan, sudah saatnya mengadopsi paradigma pendidikan tinggi yang menempatkan aksesibilitas dan inklusivitas sebagai prioritas utama. 

"Sudah saatnya, kita mengadopsi," ucapnya. 

Kampus terutama PTN, kata Fahira, harus menjamin akses yang adil bagi semua warga negara, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan yang penghasilan orang tuanya pas-pasan. 

"Kampus terutama PTN harus menjamin akses yang adil bagi semua warga negara, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin," tukasnya. 

Ia berpendapat, PTN harus bisa menjadi andalan kelompok miskin untuk mendapat pendidikan agar kehidupan mereka di masa depan bisa lebih baik.

"PTN harus bisa menjadi andalan kelompok miskin untuk mendapat pendidikan agar kehidupan mereka di masa depan bisa lebih baik," kuncinya. 

Sebelumnya, Prabowo Subianto berkomitmen untuk meringankan biaya UKT di PTN yang saat ini mengalami kenaikan. 

Dalam wawancara eksklusif dengan tvOne pada Rabu, 22 Mei 2024, Prabowo menyatakan bahwa biaya kuliah di universitas negeri, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seharusnya tidak tinggi. 

Dia menekankan pentingnya menghitung dan bekerja keras untuk menurunkan biaya tersebut, bahkan jika memungkinkan, membuatnya sangat minim atau gratis.

Prabowo juga menyoroti perubahan drastis dalam sistem pendidikan setelah era Orde Baru, di mana pendidikan telah menjadi industri dengan nilai-nilai kapitalisme. 

Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo berjanji akan mencari cara untuk memperbaiki dunia pendidikan dalam pemerintahan mendatang, memastikan bahwa pendidikan menjadi lebih terjangkau dan tidak membebani rakyat.

(Muhsin/fajar)