AKURAT.CO Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, dianggap gagal dalam memimpin partainya. Salah satu alasannya karena terburu-buru memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024.

Koordinator Pergerakan Front Kader Ka'bah Bersatu sekaligus mantan Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Muchbari, menilai, adanya dukungan ke Ganjar jadi salah satu sebab mengapa PPP akhirnya kurang mendapat suara di pileg dan gagal lolos parlemen.

"Ini kan banyak penyebab kenapa PPP nggak bisa lolos, ya salah satunya itu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kegagalan pak Mardiono gara-gara memilih terlalu cepat Ganjar, itu hanya salah satunya," kata Muchbari di Jakarta, Kamis (23/5/2024).

Menurutnya, keputusan Mardiono untuk mendukung Ganjar telah menimbulkan kekecewaan. Sehingga, tidak mendapat sambutnya positif dari kader-kader yang ada wilayah, salah satunya DKI Jakarta.

"Ini kan salah satu kekecewaan, karena ini tidak dilakukan melalui mekanisme yang sebenarnya, mungkin minta pendapat dari wilayah-wilayah sebenarnya mungkin minta pendapat dari wilayah-wilayah ini kita mau kemana," ujarnya.

Selain itu, Muchbari menilai, Mardiono juga gagal dalam memanajemen partai. Hal ini dilihat dari ketidakmampuan Mardiono dalam membentuk saksi-saksi untuk mengamankan suara PPP di tiap TPS.

"Kita lihat secara lingkup DKI Jakarta, hampir semua C1 yang kita punya itu tidak ada tanda tangan saksi, ini menandakan kan bahwa bapak tidak bisa memanage, membentuk kader-kader kita untuk menjadi saksi saja tidak bisa," ujarnya.

Hal ini yang membuat sejumlah gugatan PPP di Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat banyak penolakan. Karenanya, ia menilai ada baiknya jika Mardiono mundur dari jabatannya sebagai Plt. Ketua Umum.

"Contoh kita ke MK, kita cuma bisa kekurangan suara disini, disini, disini, tapi mereka tidak bisa membuktikan, keberatan saksi kita tidak ada, ya karena kita tidak punya saksi," tuturnya.

"Kita memang belum ada figur, tapi yang kami harapkan sekarang sebagai bentuk pertanggung jawaban pak Mardiono dengan tidak lolosnya parliamentary threshold, satu satunya sebagai bentuk moral harus mundur atau dimundurkan," sambungnya.