Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya gebrakan yang dilakukan terkait pemberantasan judi online. Saat ini pemerintah juga sudah membentuk Satgas Judi Online yang diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Hal ini diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, usai rapat terbatas mengenai Satgas Judi Online, Rabu (22/5/2024). Budi mengatakan perintah presiden ada tiga.

"Pertama jangka pendek ada gebrakan dari Satgas, jangka pendek kalau itu kan kurang dari satu bulan, bisa satu minggu bisa dua minggu, nanti tunggu gebrakan dari satgas," kata Budi Arie yang juga menjabat Ketua Bidang Pencegahan Satgas Judi Online.

-

-

Kedua, lanjut Budi, memutus ekosistem judi online dan selanjutnya menyelesaikan atau menghapus seluruh ekosistem yang memungkinkannya terjadi judi online.

Budi menjelaskan dari pihaknya kini sudah melakukan berbagai pencegahan dan melakukan pemblokiran konten judi online. Setidaknya ada 1.904.246 konten Judi online.

Termasuk pengawasan dari platform digital, melihat ada 20.241 keyword judi yang berubah di Google dan 2.637 di platform digital Meta.

"Kalau platform urusan kita bahkan ada usulan kalau kita denda atau hukum. kita akan bersurat terus ke platform. kalau ada apa-apa kita tegur baik lisan maupun tertulis," sebutnya.

"Seperti Tiktok misalnya nggak mau dan nggak ada lagi (konten judi online), yang lain-lain masih kesusupan-kesusupan kita sudah tegur semua platform nggak boleh menayangkan judi online," sambungnya.

Sementara dari dari pihak Otoritas Jasa Keuangan, Budi menerangkan juga sudah melakukan pemblokiran 5.364 rekening yang terafiliasi judi online, dan 555 e-wallet yang diajukan ke Bank Indonesia untuk ditutup.

[-]

-

Video: 3,2 Juta Orang RI Terlibat Judi Online, Bisa Diberantas?
(hoi/hoi)