JAKARTA, KOMPAS.com - Memperingati 26 tahun reformasi, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut, banyak agenda dan cita-citanya dikhianati.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan, amanat reformasi gagal dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya untuk keluar dari bentuk pemerintahan otoriter.

"26 tahun reformasi, agendanya dikhianati. Kini, orde baru tak malu menampakan diri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/5/2024).

Dimas menyebut, pengkhianatan terjadi melalui fenomena revisi beberapa undang-undang yang berindikasi pada kembalinya otoritarianisme di Indonesia. Akibatnya, nasib demokrasi berada di ujung tanduk.

Baca juga: Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Dia memberikan contoh, pemerintah bersama dengan DPR justru melakukan pembahasan terkait dengan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, dan Penyiaran yang isinya jauh dari semangat reformasi, demokratisasi, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Hal ini justru menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih untuk kembali kepada praktik Orde Baru ketimbang menjalankan amanat reformasi secara utuh," ujar Dimas.

Menurut Dimas, hal tersebut menunjukkan betapa supremasi hukum nampak tak berdaya untuk mengatasi kesewenang-wenangan kekuasaan, dan bahwa praktik orde baru kembali muncul.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa reformasi telah dikhianati oleh orang-orang yang ditempatkan pada jabatan-jabatan tertinggi dan strategis negara melalui mekanisme demokratis yang diperjuangkan oleh reformasi.

"Kini, watak otoritarian Orde Baru tak malu-malu lagi menampakan diri, kekerasan terus terjadi, mantan menantu Soeharto menjadi Presiden terpilih, dan praktik KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) merebak kembali," kata Dimas.

Baca juga: 26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan