Abadikini.com, JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Yusril Ihza Mahendra menbantah kabar atau rumor yang menyebutkan bahwa kemundurannya dari jabatan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) disebabkan oleh tawaran untuk menjadi Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Yusril secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam (18/5). Posisi Ketua Umum PBB kini dipegang oleh Fahri Bachmid.

“Nggak benar itu (tawaran jadi Jaksa Agung),” tegas Yusril saat dikonfirmasi awak media pada, Senin (20/5/2024).

Meski tidak lagi berkecimpung di PBB, Yusril menegaskan akan tetap aktif di bidang hukum dan pemerintahan. Ia menyatakan bahwa dirinya kini lebih leluasa bergerak tanpa terikat oleh partai politik.

“Selanjutnya saya akan tetap terlibat secara intens baik sebagai akademisi maupun sebagai profesional di bidang hukum dan pemerintahan. Dengan membebaskan diri dari ikatan partai, maka saya merasa lebih leluasa bergerak dan berbuat, katakanlah saya dapat bertindak sebagai seorang negarawan yang mengatasi segala paham dan golongan untuk kepentingan bangsa dan negara,” ucap Yusril.

Yusril juga menambahkan bahwa kondisi ini memungkinkan dirinya untuk lebih optimal menyalurkan segala keahlian yang dimilikinya.

“Dalam kondisi seperti itu saya bisa berbuat optimal, menggunakan segala kemampuan dan keahlian untuk ikut memecahkan persoalan-persoalan bangsa, katakanlah dalam membangun kehidupan hukum, demokrasi, dan konstitusi, tanpa beban anggapan memperjuangkan kepentingan partisan,” ujar Yusril.

Meskipun demikian, Yusril memastikan jejak historisnya di PBB tidak akan terhapus begitu saja. Ia menekankan bahwa selama ini, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PBB, pandangannya selalu bersifat profesional dan tidak partisan.

“Tentu jejak keterkaitan historis saya dengan PBB yang menganut ideologi modernisme Islam tidak akan terhapus begitu saja. Selama inipun, meskipun ketika saya masih menjabat Ketua Umum PBB, pandangan-pandangan saya mengenai soal konstitusi, hukum, dan demokrasi adalah pandangan profesional akademikus, tidak mencerminkan pandangan partisan. Apalagi ketika saya berada di luar partai, profesionalitasnya tentu akan lebih mengedepan,” katanya.