AKURAT.CO Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menyoroti pentingnya unsur kritik ke pemerintah alias oposisi untuk menjadi penyeimbang pemerintahan ke depan.

Menurutnya, keberadaan oposisi yakni menjalankan fungsi kritik dalam mengawal setiap kebijakan di pemerintahan selanjutnya.

“Jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan masyarakat sipil yang kuat saat ini. Koalisi harus diartikan ada yang berdiri di luar kekuasaan untuk selalu menjalankan fungsi kritiknya, agar kekuasaan negara tidak berubah wujud menjadi leviathan ganas,” katanya dalam diskusi bertajuk Koalisi Besar Menuju Demagog Otoriter, dikutip Minggu (19/5/2024).

Baca Juga: Dalam Majelis Rektor PTN di Padang, Mentan Amran Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

Selain itu, ia menyinggung tentang wacana pembentukan kabinet berisi 40 menteri. Menurutnya hal tersebut harus dihindari karena bisa membuat oposisi menjadi lemah. Alhasil tidak ada penyeimbang.

“Harus dihindari pemborosan jumlah kementerian di kabinet mendatang. Juga, memberikan pengertian bahwa kekuasaan tidak selalu harus seragam pemikiran dan anti kritik, anti antagonisme,” tuturnya.

“Padahal dalam demokrasi yang baik, kritisisme dan antagonisme adalah hal hal yang penting agar fungsi kontrol dan check and balancing tetap berjalan. Jika semua menjadi bagian dari kekuasaan maka akan membahayakan demokrasi,” sambung Wijayanto.

Baca Juga: Rektor Paramadina: Belum Ada Tanda-tanda Kebangkitan Demokrasi Pasca-pilpres 2024

Ia kemudian membandingkan pemerintahan Orde Baru zaman Presiden ke-2 RI, Suharto. Saat itu, rezim Soeharto tetap mementingkan peran oposisi sebagai rekan kritis untuk pemerintah.

Namun, kata Wijayanto, hal itu tidak lagi terjadi di masa reformasi, oposisi melemah seolah pemerintah tidak butuh gagasan-gagasan kritik.

“Pemerintahan Orde Baru dulu, tetap menyadari tentang perlu adanya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Contohnya dulu LP3ES sangat kuat dan bisa berperan sebagai partner kritis dari pemerintah. Mantan presiden Suharto sendiri menyadari akan pentingnya gagasan-gagasan yang lain sebagai masukan. Hal itu yang tidak ada di masa reformasi, seakan-akan tidak memerlukan gagasan-gagasan yang lain,” demikian Wijayanto.