AKURAT.CO Ketua Umum (ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi ihwal revisi draf Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran.

Cak Imin meminta presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk menjamin kebebasan pers di bawah kepemimpinannya. 

Dia berpendapat, revisi UU Penyiaran dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan insan media.

Selain UU Penyiaran harus mampu mengatasi tantangan jurnalisme dalam ruang digital tanpa mengancam kebebasan berekspresi.

Gus Imin paham betul pentingnya kebebasan berpendapat bagi masyarakat dan pers. Dia pernah bekerja sebagai jurnalis ketika menjabat Kepala Litbang Tabloid Detik pada 1993 dan tempatnya bekerja tersebut mengalami pembredelan oleh Orde Baru. 

Menurut dia, pers adalah salah satu pilar demokrasi. Lantas, jika kebebasan pers dibatasi, artinya Indonesia mengekang demokrasi. 

"Maka dari itu, saya titipkan 8 Agenda Perubahan kepada presiden terpilih, pak Prabowo, yang isinya dengan tegas meminta agar kualitas demokrasi diperkuat, sekaligus menjamin kebebasan pers, Kebebasan Pers pada dasarnya adalah kontrol untuk hal yang lebih baik," kata Gus Imin, Kamis (16/5/2024). 

Melarang penyiaran program investigasi, misalnya, sama saja dengan membunuh jurnalisme.

Mengingat kabar-kabar pendek seperti breaking news atau info viral relatif sudah diambil alih media sosial, maka jurnalisme sangat diandalkan dalam melahirkan informasi yang panjang, lengkap, dan mendalam.

"Mosok jurnalisme hanya boleh mengutip omongan jubir atau copy paste press release? Ketika breaking news, live report bahkan berita viral  bisa diambil alih oleh media sosial, maka  investigasi adalah nyawa dari jurnalisme hari ini," tuturnya.