Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk terus memberantas aksi ilegal dari para penyelundup Benih Bening Lobster (BBL).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rudy Heriyanto menjelaskan bahwa pihaknya tidak ada rasa takut maupun khawatir dalam memberantas pengepul lobster. Dengan demikian, KKP pun meminta pendampingan terhadap sejumlah lembaga dan aparat penegak hukum.

"Kami enggak ada takutnya, sudahilah rasa takut kami apalagi untuk negara dan lagi ga perlu khawatir. Karena apa? Pada saat mau menjalankan ini kami sudah minta pendampingan dari Kejagung dan juga udah minta monitoring dari KPK jadi enggak usah khawatir," ujar dia dalam konferensi pers Peluncuran Project Management Office 724 di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

-

-

Di samping itu, dalam rangka menghentikan penyelundupan lobster diperlukan kerja sama dengan Polisi. Ini mengingat, Polisi sudah memiliki jaringan yang kuat hingga ke tingkat kecamatan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, dirinya tidak takut untuk memberantas pengepul lobster demi kepentingan negara.

"Saya enggak takut, karena satu kepentingan negara, karena banyak mendapat manfaat dari situ dan sekali lagi tidak untuk kepentingan pribadi, esensinya disitu," kata Trenggono.

Seperti diketahui, KKP baru saja resmi meluncurkan Project Management Office 724 (PMO-724) untuk memperkuat soliditas di internal KKP maupun koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster.

Lebih lanjut, PMO-724 ini nanti akan fokus pada beberapa aspek diantaranya pelaksanaan langkah operasional penerapan kebijakan pengelolaan lobster, koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi kebijakan dan program yang mendukung tata kelola lobster berkelanjutan, pemantauan dan evaluasi aktivitas penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) dan pembudidayaan lobster serta penyuluhan dan komunikasi kepada stakeholder tentang pentingnya menjaga keberlanjutan perikanan lobster.

Tak hanya itu, pembentukan PMO-724 ini merupakan embrio, ke depannya akan hadir Satgas Lobster yang akan melibatkan semua Kementerian atau Lembaga terkait, dan Aparat yang didukung payung hukum serta aturan Presiden nantinya.

[-]

-

Bisa Jadi Kunci Ketahanan Pangan, Intip Potensi Perikanan Indonesia
(dpu/dpu)