TAGAR.id, Jakarta - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Nehara (RAPBN) tahun Anggaran 2025, serta RPJMN 2025-2029 dan RKP tahun 2025. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Ruangan Sriwijaya, Komplek Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.

Novita Anakotta, SH., M.H., Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa beberapa persoalan yang menjadi fokus Komite IV DPD RI adalah pertama, munculnya sejumlah risiko global dalam jangka menengah, diantaranya ialah deglobalisasi, biodiversity loss, kegagalan cybersecurity dan climate action, serta krisis utang dan lapangan pekerjaan.

“Kedua, selain itu Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang bersifat multidimensi yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya,” ucap Senator dari Provinsi Maluku tersebut.

Lebih jauh Novita Anakotta, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi potensial akibat rendahnya produktivitas. 

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mampu mengatasi tantangan sosial. Selain itu capaian infrastruktur Indonesia masih rendah, termasuk terkait layanan dasar, kualitas jalan, pemanfaatan air baku dan persampahan di berbagai daerah.

Terdapat tantangan penyusunan dan penyelarasan antara dokumen Rancangan RPJMD dan Rancangan RKPD dengan dokumen Rancangan RPJMN dan Rancangan RKP. 

APBN 2025 dan berbagai dokumen perencanaan disusun pada masa transisi ke pemerintahan baru. Pemerintah harus memastikan target dan programnya tercapai sekaligus juga harus memperhatikan visi-misi pemerintahan baru terakomodir di dalam APBN 2025 serta berbagai dokumen perencanaan.  

Sejumlah tantangan yang mengemuka terkait kapasitas fiskal daerah adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap Transfer Ke Daerah (TKD), tingginya kebutuhan pendanaan infrastruktur, rendahnya local tax ratio, dan kapasitas fiskal daerah dominan rendah dan sedang.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPD) Amalia Adininggar Widyasanti, PhD., menyampaikan peranan BPS untuk menwujudkan Indonesia Emas 2045. 

“Kami akan menyampaikan perkembangan indikator makro ekonomi, data-data BPS menjadi basis bagi perumusan kebijakan ke depan,” ucap Amalia.

Indikator ekonomi sosial terlihat dalam pertumbuhan yang cukup baik, seperti pertumbuhan ekonomi yang diumumkan 6 Mei 2024 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup solid. Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tumbuh 5,11 persen (yoy), ini adalah capaian yang cukup baik bagi perekonomian Indonesia.

Kawasan Timur Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding Kawasan Barat Indonesia, secara spasial tiga kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

“Pertumbuhan ekonomi menurut provinsi tidak merata antar wilayah. Provinsi-provinsi yang merupakan pusat ekonomi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera tumbuh di bawah lima persen,” ucap Amalia Adinggar Widyasanti, PhD.

Berdasarkan data statistik tingkat pengangguran dan kemiskinan terus menurun. Hal ini juga dapat dilihat bahwa disparitas antar wilayah masih tinggi, karena sebagian pusat-pusat pertumbuhan ekonomi memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif tinggi. 

“Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2024 secara nasional 4,82%, TPT tertinggi adalah Provinsi Banten sebesar 7,02 persen dan TPT terendah Provinsi Papua Pegunungan 1,18 persen, namun ada 13 provinsi lebih tinggi daripada nasional,” ujar Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu Tingkat Kemiskinan pada Maret 2023 di Indonesia adalah 9,36 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi di Papua sebesar 26,03 persen sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Provinsi Bali sebesar 4,25 persen. 

Secara umum tingkat kemiskinan di 16 provinsi lebih tinggi dari pada nasional.  Pertumbuhan ekonomi secara umum sudah sangat baik dengan meningkatnya kesejahteraan amsyarakat, tapi masih ada beberapa provinsi yang perlu tumbuh lebih inklusif. 

Ir. H. Sukisman Azmi, M.Hum., dalam rapat kerja tersebut menyampaikan harapan agar BPS menjadi acuan di Indonesia terkait dengan data.

“Kita menyadari bahwa BPS penting oleh sebab itu kita berharap BPS menjadi kementerian sendiri,” ucap Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. 

Selain itu Sukisman juga menyampaikan terkait dengan usia harapan hidup berdasarkan data yang ada pendidikan tidak berpengaruh ternyata usia angkatan hidup, kami melihat di Papua di tingkat pertumbuhan ekonominya bagus, tapi tingkat kemisninannya tinggi.

Muhammad Afnan Hadikusumo, Senator dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyoroti data-data yang berbeda antar kementerian hal ini menimbulkan masalah tersendiri. 

“Bagaimana langkah BPS untuk membuat standar yang sama terkait data-data kependudukan ini, kita mendorong agar pendataan ini cukup dilakukan oleh BPS agar standarnya satu karena datanya hanya satu jadi penanganan oleh pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah menjadi akurat, tidak memunculkan perdebatan,” ucap Afnan.

Selain itu Senator dari Provinsi DI Yogyakarta tersebut juga mendorong agar regulasi terkait BPS diperbarui. 

“Undang-Undang tentang Statistik sudah terlalu tua, sehingga perlu direvisi, DPD RI mendorong agar Undang-Undang Statstik ini direvisi, arahnya agar undang-undang yang baru itu adalah sesuai dengan kebutuhan zaman,” ucap Afnan.

dr. Jihan Nurlela, M.M., Senator dari Provinsi Lampung mendukung program Satu Data Indonesia untuk menciptakan data tunggal di Indonesia karena data tunggal ini mendorong pengambilan kebijakan yang tepat. 

“Selain itu kami juga menyoroti, di Provinsi Lampung pertumbuhan ekonomi 3,30 persen, tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan 4,55 persen, apakah ada penyebab khusus penurunan angka pertumbuhan ekonomi di Lampung ini?” ucap dr. Jihan Nurlela, M.M.

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Senator Provinsi Gorontalo, mengapresiasi data-data yang disajikan BPS, Fadel menyoroti tingginya angka kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia. 

Selain itu Senator Provinsi Gorontalo tersebut juga mendorong terjalinnya kerjasama antara DPD RI dengan BPS di tingkat provinsi perlu ditingkatkan untuk mendorong program-program yang bermanfaat untuk masyarakat.

Dr. Made Mangku Pastika, M.M., Senator Provinsi Bali menyampaikan BPS memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan nasional. 

Mengapa terjadi anomali daerah-daerah kaya tapi masyarakatnya miskin, jadi apa yang terjadi mungkin perlu kita secara terbuka berdasarkan data. 

Kita tahu bahwa Papua memperoleh Dana Otsus yang besar, tapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita berharap BPS sebagai lembaga independen mampu berperan menyelesaikan persoalan ini berdasarkan data-data yang menjadi kewenangannya.

Ikbal HI Djabid, S.E., M.M., Senator Provinsi Maluku Utara, bagaimana sebenarnya memahami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi juga di beberapa provinsi. 

Sanusi Rahaningmas, Senator dari Provinsi Papua Barat, setelah mendengarkan paparan terkait angka kemiskinan di Papua ini menjadi persoalan. APBD 19 Trilliun, untuk 11 Kabupaten dan 1 Kota, jumlah penduduk lebih kurang 1 juta. Belum termasuk Dana Desa dan dana lainnya. Terkait kemiskinan di Papua banyak masyarakat tidak mengaku miskin. 

Terkait pendidikan di Papua memang sangat mengkhawatirkan, tidak adanya guru di sekolah-sekolah di Papua. Papua memang kekurangan tenaga pengajar. Selain itu dokter-dokter juga sangat kekurangan di Papua.

Fernando Sinaga, Senator Provinsi Kalimantan Utara berharap agar sinergi antara BPS dengan DPD RI terus ditingkatkan. Selain itu sinergi antar lembaga pemerintah juga bisa ditingkatkan terkait dengan berbagai data-data kependudukan.   

Dra. Hj. Elviana, M.Si., Senator dari Provinsi Jambi menyampaikan bahwa paparan BPS akan menjadi pedoman bagi DPD RI untuk melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan RI dan Kepala Bappenas RI, oleh sebab itu DPD RI minta agar data-data setiap provinsi, ini modal bagi DPD RI untuk turun ke masyarakat. 

"Kami mengapresiasi konsistensi BPS dalam menyajikan data-data secara independen. Kami berharap kerjasama yang baik antara BPS dengan Komite IV DPD RI terus berjalan dengan baik,” ucap Dra. Hj. Elviana, M.Si. []