Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, ada 25 daerah yang menggelar pemilihan dengan calon tunggal. Artinya, mereka melawan kotak kosong.

Tahun ini, jumlah tersebut menjadi acuan untuk melihat demokrasi dalam negeri semakin maju atau tidak. Sebab,  dalam masa reformasi ini seharusnya politik semakin aktif dari akar rumput.

“Fenomena kotak kosong ini terjadi karena memang petanana sangat populer atau memang ada yang membeli tiket partai lebih sehingga tidak ada kesempatan kandidat lain,” kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, kepada Alinea.id, Selasa (7/5).

Sayangnya, masih banyak daerah yang pragmatis dan tidak mau ambil pusing. Hal ini juga seakan menjadi tanda, bahwa politik bukanlah kegemaran warga untuk berkecimpung di dalamnya.

Pengamat Politik Bambang Arianto menilai, semakin banyak figur yang muncul akan semakin banyak pilihan dari publik untuk mencari pemimpinya. Tentu cara mengatasinya lagi-lagi perkuat kaderisasi di arus partai politik

“Fenomena kotak kosong tentu menjadi bentuk kemunduran demokrasi, padahal era reformasi kita berharap akan banyak figur-figur merakyat yang bisa memimpin daerag lebih baik,” kata Bambang kepada Alinea.id, Selasa (7/5).

Ia pun memperkirakan fenomena ini akan semakin banyak. Ada beberapa alasan yang bisa dijabarkan.

Pertama, patronasi dari petahana yang terlalu kuat. Alhasil, akan menyulitkan calon lain untuk berkembang. Hal ini yang kemudian menumbuhsuburkan praktik dinasti politik terutama di arus lokal.