"Dalam arti rekayasa positif, 'by design', bisa kita siapkan. Dengan catatan ada aturan yang ketat, mau nikah harus periksa dan menunjukkan sertifikat kalau sudah diperiksa," katanya.

Ikhwal bonus demografi, Indonesia sebetulnya telah melewati puncaknya pada 2020 dengan dependency ratio 44 untuk nasional. Di mana, setiap 100 orang hanya menanggung 44 orang yang tidak bekerja. Kondisi ini, berbeda dengan Kalimantan Timur yang jumlah angkatan kerjanya jauh lebih banyak. 

"Dependency ratio di Kalimatan Timur lebih rendah dari provinsi lain," sebut Hasto.

Namun, dia juga mengingatkan kemungkinan bonus demografi semu, karena banyak pendatang usia kerja ke Kalimantan Timur. Apabila menilai bonus demografi di IKN, maka, akan tampak cekungan bonus demografi yang tajam. Bahkan, dependency ratio di Kalimantan Timur bisa di bawah 40.

"Sehingga kesempatan untuk kaya seolah-olah besar. Padahal, pekerja atau pendatang di sana, mengirim uangnya ke keluarga daerah asalnya. Tidak dipakai untuk kesejahteraan masyarakat sekitar IKN. Sehingga ini menjadi bonus demografi yang agak semu. Ini harus menjadi perhatian khusus," tegas Hasto.

Untuk itu, dia berharap, BKKBN dan Otorita IKN dapat bersama-sama membangun kualitas SDM di wilayah IKN. 

"Kami optimistis dalam mempersiapkan keluarga berkualitas, dan masyarakat di IKN sebagai pilot project," tutupnya.

Managing population by design

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono berharap, penandatanganan nota bersama ini, menjadi awal langkah nyata mewujudkan masyarakat nusantara yang zero stunting.

"Banyak orang yang mengatakan bahwa IKN identik dengan sesuatu yang modern dan futuristik. Benar, namun nantunya, IKN bakal memiliki dua wajah. Pertama, wajah modern yang di dalamnya kawasan pusat pemerintahan. Di dalamnya ada istana presiden yang futuristik dengan smart building concept, angkutan umumnya tanpa awak, sky taxi," jelas Bambang.

Adapun wajah kedua di luar wilayah pemerintahan. Bambang menamakannya kota-desa, kota dengan nuansa desa. 

"Harus ada lompatan ke depan. Bagaimana kita membangun SDM dan ini tidak mudah karena sebagian besar adalah transmigran generasi kedua dan ketiga," tukasnya.

Bambang berharap BKKBN selalu membersamai Otorita IKN dengan dukungan data yang lengkap, untuk 'trace' perkembangan daerah maupun keluarga yang berpotensi stunting.

"No one left behind. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal," ucapnya