DUBAI, iNews.id - Uni Emirat Arab (UEA) tak terima negaranya disebut-sebut oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait prospek pemerintahah Gaza pasca-perang. Negara Yahudi itu menolak seruan damai solusi dua negara dan tetap akan memegang kendali keamanan di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri (Menlu) UEA Syekh Abdullah bin Zayed mengecam pernyataan Netanyahu yang mengatakan telah mengundang negaranya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sipil di Gaza.

Baca Juga

Hamas Sebut Perundingan Gencatan Senjata Kembali ke Titik Awal, Israel Pilih Perang

"UEA menegaskan, perdana menteri Israel tidak memiliki kapasitas yang sah untuk mengambil langkah ini,” kata Syekh Abdullah dalam pernyataan di media sosial X, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (11/5/2024).

Dia menegaskan UEA menolak untuk terlibat dalam rencana apa pun yang bertujuan untuk mentupi aksi militer Israel di Gaza.

Baca Juga

Laporan AS Sebut Israel Mungkin Langgar Penggunaan Senjata di Gaza, tapi...

UEA, tegas Syekh Abdullah, terus berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Palestina yang sejalan dengan aspirasi rakyatnya.

Netanyahu pada Kamis lalu mengatakan, Gaza memerlukan pemerintahan sipil dengan dukungan dari UEA dan negara lain. 

Baca Juga

Relawan Asal Indonesia Tetap Bantu Rumah Sakit di Rafah di Tengah Gempuran Israel

Pernyataan itu disampaikan saat pasukan Israel mengepung pinggiran Kota Rafah, Gaza. Pada Selasa lalu pasukan Zionis menduduki pintu perbatasan Rafah yang menghubungkan dengan Mesir.

Komunitas internasional, termasuk UEA dan sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat, mengecam operasi serangan darat Israel ke Rafah yang disesaki lebih dari 1 juta pengungsi. Operasi darat Israel hanya akan menambah korban jiwa dari warga sipil.

Selain itu pendudukan atas pintu perbatasan Rafah berarti tak ada pasokan bantuan kemanusiaan yang masuk Gaza.

Serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga 10 Mei 2024 telah menewaskan hampir 35.000 orang, sebagian besar anak-anak dan perempuan. Selain itu lebih dari 78.500 orang terluka.

Editor : Anton Suhartono